Belasan Bahasa Daerah di Indonesia Dinyatakan Punah

KBRN, Denpasar: Kemendikbudristek mendorong Pemerintah daerah mengimplementasikan model perlindungan bahasa daerah. Kebijakan ini sebagai upaya menjawab tantangan vitalitas bahasa daerah di Indonesia. 

Revitalisasi dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) melalui beberapa tahapan. Salah satunya melalui Pelatihan Revitalisasi Bahasa Daerah Bagi Guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk Tunas Bahasa Ibu di 12 Provinsi. Termasuk di Provinsi Bali. 

Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Hafidz Muksin dalam acara pembukaan pelatihan di Sanur, Minggu (26/6/2022), mengatakan saat ini di Indonesia terdapat 718 bahasa daerah. Kondisinya berbeda-beda antara daerah satu dan lainnya. Bahkan 11 bahasa daerah dinyatakan telah punah.

“Memang kondisinya rentan. Ada yang punah dan hampir punah, sehingga harus dilestarikan," ujarnya.

Hafidz mengatakan Balai Bahasa Provinsi Bali menjadi salah satu sasaran untuk revitalisasi bahasa daerah. Dikatakan pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan model pelindungan bahasa daerah yang sesuai.

“Revitalisasi bahasa daerah menjadi perhatian Kemendikbudristek. Tahun ini jumlah bahasa daerah yang menjadi objek revitalisasi ada di 12 provinsi. Mulsi Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua. Kami alokasikan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan revitalisasi tersebut,” ujar Hafidz.

Kepala Balai Badan Bahasa Provinsi Bali Herawati mengatakan, program revitalisasi bahasa daerah bertujuan menggelorakan kembali penggunaannya dalam berbagai ranah kehidupan masyarakat. Pewarisan bahasa dan sastra daerah mutlak dilakukan, terutama kepada para generasi milenial, agar mereka tidak tercerabut dari akar budaya bangsa.

“Generasi muda diutamakan menjadi sasaran pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra daerah agar kekayaan bahasa, sastra, dan budaya lokal kita yang begitu beragam," katanya.

Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali I Gede Indra Dewa Putra menyampaikan komitmen pihaknya dalam melestarikan bahasa. Hal itu didukung dengan Pergub No. 80 Tahun 2019 tentang Perlindungan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.

“Di seluruh kantor, instansi pemerintah, swasta, sekolah, pura tempat ibadah, wajib menggunakan aksara Bali," ucap Gede Indra.*

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar