PKL Malioboro Menolak Relokasi, DPRD: Wajar

Pekerja memasang instalasi listrik di lokasi los relokasi pedagang kaki lima Malioboro, Yogyakarta, Selasa (4/1/2022). Pemda DI Yogyakarta dan Pemkot Yogyakarta berencana memindahkan 1.700 PKL Malioboro di eks gedung bioskop Indra dan eks Dinas Pariwisata DIY pada Januari 2022. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/tom.

KBRN, Jakarta: Penolakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro yang dimulai Rabu (26/1/2022) mendapat respons dari kalangan legislatif.  Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menilai wajar penolakan yang disampaikan para PKL Malioboro yang menolak direlokasi.

"Keberatan hal yang wajar karena mengalami hal baru, proses pemindahan ini harapannya berjalan dengan baik, rekan PKL dapat kepastian dari sisi tempat dan jam kerja," ucapnya saat berbincang bersama Pro 3 RRI, Kamis (26/1/2022).

Menurutnya, proses relokasi ini harus dilalui selagi wisatawan belum terlalu ramai.

"Tinggal didiskusikan agar Malioboro lebih tertata baik," tukasnya. 

Ia menyebut relokasi ini jangan hanya berdasarkan kemauan pemda.

"Saya berempati dengan kekhawatiran teman PKL, kami juga ingin rekan PKL mapan dan mendapat kesejahteraan," tambahnya.

Diketahui, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X akan merelokasi setidaknya 1.700an pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Pasar Mallioboro, Kota Yogyakarta.

Sri Sultan mengaku sudah lama ingin menertibkan kawasan Malioboro. Dia berkata sudah sabar menunggu relokasi PKL dari Malioboro. (imr)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar