Rusunawa Milik Pemkot Tangerang Diduga Menyalahi Peruntukan

Rusunawa milik Pemkot Tangerang

KBRN, Tangerang: Rumah susunsederhana sewa (Rusunawa) di Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, tidak sesuai dengan peruntukannya. 

Rusunawa yang seharusnya menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ternyata diisi oleh sebagian orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih. 

"Banyak sih gaji yang di atas UMR yang sewa di sini," kata salah satu pengelola Rusunawa Gebang Raya yang enggan disebut namanya kepada rri.co.id, Kamis (25/11/2021). 

Dia menjelaskan, di Rusunawa Gebang Raya terdapat lima gedung dengan kesemuanya memiliki lima lantai. Untuk unit rusunawa di lantai satu dipatok dengan harga Rp300 ribu, lantai dua Rp290 ribu, lantai tiga Rp280 ribu, lantai empat Rp270 ribu dan lantai lima Rp260 ribu per bulan. 

"Bila ingin menyewa, masyarakat harus memberikan jaminan yang dipatok tiga kali harga sewa per bulannya. Jadi itu sebagai jaminan. Jaminan itu bisa diambil lagi setelah penghuni tidak menghuni rusunawa. Penyewa kontaknya tiga tahun setelah itu diperpanjang," jelasnya. 

Dia menuturkan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi penyewa Rusunawa Gebang Raya. Di antaranya harus menyertakan berkas seperti KTP, slip gaji hingga surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). 

"KTP harus Kota Tangerang. Hanya warga Kota Tangerang yang bisa menyewa rusunawa. Prioritas warga Kota Tangerang," ungkapnya. 

Dia menjelaskan tidak ada fasilitas istimewa yang didapatkan penghuni dari rusunawa itu. Pemerintah Kota Tangerang hanya menyediakan unit. 

"Air dan listrik beda, bayar sendiri. Air ada meterannya, kalau listrik pakai token. Fasilitas sama saja, karena lebih tinggi saja (lantainya Red). Ada kamar tidur, kamar mandi," bebernya 

Saat ini, kata dia, semua unit di rusunawa telah terisi. Meski begitu  masyarakat yang ingin menyewa dapat memesannya bila ada unit yang kosong dan masuk dalam daftar tunggu. 

Di rusunawa tersebut hanya memiliki fasilitas parkir kendaraan roda dua yang dapat digunakan penghuni. Sementara untuk mobil harus parkir di area luar rusunawa. 

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Tangerang, Tatang Sutisna, enggan berkomentar banyak terkait persyaratan mendiami rusunawa. Dia justru melempar pertanyaan kepada pihak lain. 

"Gampang saja kalau mau menghuni. Nanti (Wawancara) Dengan Sekdis saja (Sekretaris Dinas Perkim Kota Tangerang, Widi Hastuti, Red)," singkat Tatang. 

Sementara pengamat kebijakan publik dari Universitas TriSakti, Trubus Rahardiansyah, mengatakan kebijakan tersebut kontradiktif. Seharusnya rusunawa diperuntukkan hanya bagi MBR. 

"Tapi kenyataannya itu bukan MBR yang menempati tapi mereka yang punya duit. Aturannya enggak jelas. Kebijakannya enggak jelas, harusnya ada kriterianya," jelas Trubus saat dikonfirmasi. 

Trubus menduga ada permainan dalam menerapkan sistem di rusunawa tersebut. Sehingga masyarakat kelas atas dapat dengan mudah menyewa rusunawa. 

"Ini mengindikasikan adanya permainan. Karena sebetulnya kan itu harusnya diperuntukkan bagi MBR, kan itu aturan dari Kementrian PUPR, enggak diperbolehkan untuk yang lain. Khawatir ada mafianya yang mengatur itu semua," ujarnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00