Peningkatan Jalan Nasional Madura Segera Dilakukan

KBRN, Bangkalan: Setelah beberapa kali Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB Dapil Jawa Timur XI Madura Syadiuddin Asmoro menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementrian PUPR dalam memperjuangkan peningkatan infrastruktur jalan Nasional Madura membuahkan hasil dengan di program tahun 2022 mendatang.

"Aas do'a para santri dan pondok pesantren di hari Hari Santi Nasional (HSN) usulan dan perjuangan peningkatan (Pelebaran)  infrastruktur jalan nasional Madura sudah di program di tahun 2022, yang akan di bagun secara tahun jamak (Multi Years)," kata politisi PKB itu saat menghadiri semarak hari santri di Pon Pes Nurul Cholil, Demangan Bangkalan, Minggu (24/10/2021).

Ia menjelaskan, usulan peningkatan  jalan nasional Madura selalu di gaungkan setiap digelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian PUPR, mengingat jalan nasional Madura sudah tidak memadai seiring meningkatnya volume kendaraan secara segnifikan.

"Alhamdulillah setelah dikawal secara konsisiten dan serius usulan  pelebaran jalan nasional Madura sudah di programkan di tahun 2022 mendatang yaitu dari Kabupaten Bangkalan  sampai Sumenep," kata pria yang juga ketua DPC PKB Bangkalan itu.

Ia menambahkan, proyek peningkatan jalan tersebut akan  dikerjakan secara tahun jamak (Multi Years), sementara paket pembiayaan proyek dibiayai oleh suku bunga syariah negara (SBSN), pihaknya akan mengawal serius proyek  pelebaran jalan nasional di Madura sampai tuntas.

"Kami berharap dengan pelebaran jalan nantinya, pertumbuhan ekonomi Madura lebih cepat, dengan peningkatan pembangunan infrastruktur jalan Madura dapat  mengenjot pertumbuhan ekonomi wilayah Madura," ujarnya.

Menurutnya, peningkatan infrastruktur jalan nasional Madura kunci pemeratan pembangunan infrastruktur jalan serta kesejahteran masyarakat Madura. 

"Kami juga meminta implementasi Prespres 80 segera cepat di eksikusi seperti jalan selatan Modung -Sereh, Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan Klampis dan jalan akses Suramadu Bulu Pandan," ungkapnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, pemerintah pusat merubah anggaran pembiayaan dari kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU) dirubah menjadi pembiayaan  APBN, memgingat para pengusaha atau investor belum pada masuk ke Madura sejak Prepres ini di tandan tangani tahun 2019.

"Kami juga meminta pembiayaan untuk Bangkalan dan penyangga Madura sepenuhnya di biayai oleh APBN, agar pembangunan Madura cepat terealisir,  harus take over pembiayaan dari KPBU menjadi APBN butuhkan sinergitas dari berbagai steakholder, agar program iti dapat teralisasi," pungkasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00