FOKUS: #PEMBELAJARAN ERA PANDEMI

PTM Terbatas, Pemkot Bandung Takkan Memaksa Murid

Ilustrasi / Sejumlah siswa mencuci tangan sebelum masuk ruang kelas (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)

KBRN, Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dipastikan akan menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di Kota Bandung, pada Rabu mendatang.

Setidaknya ada 330 sekolah dengan berbagai jenjang yang akan menggelar PTM Terbatas perdana tersebut.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Cucu Saputra, menegaskan, bahwa PTM Terbatas yang akan digelar bersifat pilihan.

Orang tua maupun anak yang masih ragu dengan PTM Terbatas dapat memilih untuk metode pembelajaran secara dalam jaringan (Daring).

Sekretaris Disdik Kota Bandung, Cucu Saputra (Dok. RRI)

"Siswa, jangan ragu-ragu, kalau orang tua masih belum yakin, itu sah-sah saja. Tidak ada pengkondisian tidak ada intervensi. Jangan ada perasaan takut bahwa 'saya tidak loyal, tidak kompak', itu pilihan. Semua akan mendapat layanan," ujar Cucu kepada wartawan di Pendopo Kota Bandung, seperti dikutip RRI.co.id, Senin (06/09/2021).

Cucu mengungkapkan, pihaknya memastikan bahwa pendidik yang akan melayani PTM Terbatas adalah pendidik yang telah disuntik vaksin. 

"Nanti saat PTM hanya guru yang sudah vaksin, 34 ribu guru sudah divaksin. Ada juga yang belum karena kendala kesehatan, mereka tidak boleh memberikan layanan PTM," ucapnya.

Cucu mengutarakan, ada 330 sekolah yang dipastikan mengelar PTM Terbatas di Kota Bandung pada Rabu nanti. Mereka adalah sekolah-sekolah yang telah lolos verifikasi dan telah menggelar uji coba.

"Tanggal delapan itu akan dimulai oleh sekolah-sekolah yang pada saat uji coba sudah dinyatakan lolos oleh satgas Covid tingkat kecamatan, plus mereka sudah melakukan uji coba, jumlahnya 330. Semua jenjang, saya tidak hafal detilnya, tapi itu tersebar di berbagai jenjang dan di 30 kecamatan," ungkap dia.

Cucu menambahkan, pihaknya terus melakukan penilaian terhadap sekolah-sekolah yang belum lolos verifikasi untuk menggelar PTM Terbatas. 

"Jadi kami sedang mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan dengan setiap OPD terkait. Sebab nanti saat verifikasi itu tidak parsial disdik, tapi juga dengan puskesmas, aparat kewilayahan, nanti on the spot datang dengan instrumen verifikasi yang sudah distansarkan, nanti dibawa ke dalam pleno di tingkat kecamatan, dan keputusannya bertahap," katanya. (Miechell Octovy Koagouw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00