KPUD Boven Digoel Pertanyakan Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Tahapan Pemilu 2024

Ketua KPUD Boven Digoel Didampingi Komisionernya lakukan Konferensi Pers Mempertanyakan Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Tahapan Pemilu 2024


KBRN, Boven Digoel: Ketua KPUD Boven Digoel Helda Richarda Ambay menyebut, demi optimalnya pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan, mengingat anggaran yang disediakan Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan tahapan di tahun ini dinilai belum cukup.

Menurut Helda, koordinasi dengan Kepala Daerah termasuk kalangan legistlatif telah dilakukan KPUD, dimana sebelumnya Bupati menyatakan akan mengupayakan dukungan anggaran pada penyelenggara Pemilu. Namun kini dirinya pertanyakan komitmen tersebut, mengingat dalam  dokumen anggaran perubahan APBD Boven Digoel tahun ini tidak tercantum dukungan dana untuk KPUD.

“Memang untuk tahapan pemilu 2024 KPU disokong dengan APBN, tapi anggaran yang ada masih perlu dukungan dari Pemerintah Daerah, agar pelaksanannya dapat optimal,”ucap Helda saat konferensi Pers di Sekretariat KPUD Boven Digoel, Rabu (2/11/2022)

Helda ungkapkan, tidak adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah berpotensi besar tidak optimalnya penyelenggaraan tahapan Pemilu yang berjalan. Baginya, wakil yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif melalui pemilihan harusnya dapat memikirkan dan mendukung tahapan pemilu yang berjalan, mengingat mereka dihasilkan oleh rakyat melalui proses pemilihan.

“Harusnya mereka yang duduk di kursi legislatif termasuk Bupati dan wakil Bupati dapat mengupayakan dukungan terhadap penyelenggara Pemilu, karena mereka juga dihasilkan oleh pemilihan, Kata Helda.

Cukup banyaknya tahapan Pemilu 2024 di tahun ini, terutama verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik dan perekrutan badan Adhoc akan memakan biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian dukungan anggaran sangat pihaknya butuhkan, agar tiap tahapan yang dilaksanakan berjalan baik sesuai rencana.

Ketua DPRD Boven Digoel juga pertanyakan saat proses pembahasan dan sidang anggaran perubahan APBD tahun ini antara Eksekutif dan Legislatif Daerah. Pasalnya bagaimana mungkin dukungan dana terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu diabaikan, padahal dukungan tersebut sangat penting untuk wujudkan terlaksananya Pemilu yang baik demi memilih Wakil Rakyat yang amanah.