BPOM di Jayapura Tengarai di Biak Masih Ada Pelaku Usaha "Membandel"

KBRN, Biak : Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)  di Jayapura saat ini tengah mengadakan pengawasan dan penertiban produk-produk obat dan makanan yang beredar di pasaran di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori.

“Pekan ini kami mengadakan tata hubungan kerja dengan Pemda Biak Numfor dan Supiori serta  tata hubungan kerja dengan Criminal Justice System yaitu dengan Kejaksaan,Pengadilan,dan Kepolisian,dan hal ini dilakukan untuk memperkuat yang tertuang dalam Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang efektifitas pengawasan obat dan makanan sehingga adanya tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat  dalam hal ini BPOM untuk memastikan bawah obat dan makanan yang beredar itu adalah obat-obatan,makanan pangan  yang bermutu berkhasiat dan  memberikan peningkatan kesehatan bagi masyarakat dan bukan merugikan,”ujar Kepala  BPOM di Jayapura Sukriadi Darma,S.Si di Biak, Kamis (1/10/2020)

“Kami melakukan pengawasan secara berkala berdasarkan analisis resiko yang ada di Kabupaten Biak Numfor,sehingga kita dapat memastikan produk yang beredar dan cukup banyak komoditi yang masuk dari Jayapura maupun dari Jawa di Biak karena akses yang lancar,kemudian kota Biak juga berkembang, dan tingkat perekonomian relatif bagus,daya beli juga bagus,tentu dapat menjadi pangsa pasar bagi proudk-produk masuk ke Biak,”tuturnya.

Sementara di masa pandemi Covid-19,meski dengan keterbatasan untuk melakukan kegiatan,BPOM di Jayapuran  tetap melakukan pengawasan secara daring serta sampling juga dilakukan secara online,melakukan pendampingan bagi pelaku usaha, UMKM,pemeriksaan secara daring melalui virtual  sehingga tetap  terlayani secara optimal,selain itu pengawasan online dengan melakukan patroli cyber untuk melihat peredaran  produk karena di masyarakatpun kini bergeser dari peredaran manual ke peredaran secara daring.

“Adanya peredarana produk obat dan makanan dari manual ke peredaran daring ini maka keluarlah aturan terbaru Badan POM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat yang Diedarkan Secara Daring sehingga di masa pandemi Covid-19,setiap  konsumen tetap waspada akan banyaknya penjualan produk obat dan makanan secara  daring yang dilakukan tanpa mengikuti aturan yang berlaku,”tegasnya.

Sukriadi Darma menambahkan kesadaran pelaku usaha semakin membaik namun untuk peredaran online ditengarai masih ada pelaku usaha yang  “membandel” dan  dilakukan penindakan.

“Pekan lalu tim kami melakukan pengawasan secara rutin yaitu untuk memastikan para pelaku usaha menjual produk-produk yang memiliki ijin edar,bermutu dan tidak kadaluarsa,selain itu juga memastikan cara peredaran dilakukan secara baik, sementara untuk penindakan dilakukan bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berulangkali dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan serta surat pernyataan maka dilakukan penindakan,”imbuhnya.

“Tim kami selama di Biak melakukan investigasi serta  penindakan adanya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang dapat merusak kualitas kulit dan juga tanpa ijin edar dan melanggar UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 pasal 196 dikatakan tidak memenuhi syarat artinya  tidak layak diedarkan karena mengandung bahan berbahaya atau tidak sesuai dengan ketentuan,sementara pasal 197 tentang tanpa  ijin edar artinya semua produk yang masuk dan diperdagangkandi Indonesia harus memiliki ijin edar dari BPOM,”ujarnya.

“Ditengarai bahwa pelaku usaha yang ditindak sebelumnya telah dilakukan beberapa kali pembinaan,teguran dan  sudah ada surat pernyataan yang dibuat sehingga pelaku usaha yang “membandel” tersebut akan ditindak dan dapat dijerat dengan pasal 196  dan 197 UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan  dengan ancaman hukuman pidana penjara maskimal 10 tahun dan denda maksimal  Rp1 miliar dan jika tanpa ijin edar maka ancaman hukuman pidana penjara maskimal 15 tahun dan  denda maksimal Rp1,5 miliar,juga dilakukan tahap penyitaan dan jika cukup bukti akan dilanjut ke tahap penyidikan jiak ditemukan cukup bukti maka diteruskan ke kejaksaan hingga pengadilan,”ungkap Sukriadi

Kepala BBPOM di Jayapura Sukriadi Darma mengingatkan pentingnya sinergitas dari tiga komponen dalam pengawasan keamanan obat dan makanan yaitu pemerintah,pelaku usaha dan masyarakat selaku konsumen.

“Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat memiliki tanggungjawab bersama  dalam pengawasan obat dan makanan dan dibutuhkan sinergitas maka untuk itu jadilah konsumen yang cerdas saat membeli berbagai produk obat,makanan dan pangan terlebih dahulu  melakukan Cek KLIK yaitu Cek Kemasan, Cek Label, Cek izin edar dan cek Kedaluwarsa,sehingga pentingnya perlindungan sebagai konsumen untuk memperoleh produk yang aman dan bermutu,”pungkasnya

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00