Tindaklanjuti Catatan BPKP Papua,Pemda Biak Numfor Segera Lengkapi Dokumen

KBRN, Biak :  Bupati Kabupaten Biak Numfor, Herry A. Naap mengikuti rapat koordinasi  bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Papua melalui video conference bertempat di Posko Induk penanggulangan Covid-19 di gedung wanita Biak, Senin (20/7/2020)

Selama 25 hari BPK RI telah melakukan pemeriksaan terkait tata kelola keuangan serta aset Pemda dan tindaklanjut dari beberapa rekomendasi BPK yang telah diberikan kepada pemerintah daerah. 

"BPK RI Perwakilan Papua selama 25 hari melakukan pemeriksaan di seluruh OPD bahkan juga di tingkat Distrik, Kelurahan hingga Puskesmas dan seluruh satuan pendidikan. Selain itu juga di sekretariat daerah dalam pemeriksaan penggunaan anggaran oleh Bupati Kabupaten Biak numfor dan Sekretaris Daerah, juga dilakukan pemeriksaan di sekretariat dewan dan 25 anggota DPRD dalam berkas pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2019," ujar Bupati Biak, Herry A. Naap saat ditemui usai melakukan Vicon dengan BPK RI Perwakilan Papua. 

BPK RI juga melakukan pemeriksaan triwulan pertama penggunaan dana APBD tahun 2020 per Januari hingga 30 Juni 2020 termasuk dalam penggunaan dana covid-19, dalam pemeriksaan ini BPK RI tidak hanya melakukan pemeriksaan dokumen tetapi juga melakukan uji petik. 

"BPK RI langsung turun langsung ke Kepulauan Aimando Padaido, Pulau Numfor bahkan beberapa wilayah untuk melakukan pemeriksaan di lapangan baik fisik maupun non fisik dan dari  pemeriksaan tersebut ada beberapa catatan yang menjadi rekomendasi bagi pemda untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas tetapi juga beberapa kegiatan dan administrasi menyangkut SK Bupati dan bantuan yang ada di beberapa OPD," jelas Bupati 

Terkait penataan aset pemerintah daerah baik kendaraan roda dua maupun roda empat, Bupati mengatakan bahwa sampai saat ini masih banyak ASN yang telah pensiun namun kendaraan operasional masih ada yang tetap digunakan sehingga pihaknya akan melakukan upaya penjemputan langsung dirumah ASN yang telah pensiun. 

"Pada pertemuan tadi,kami menyampaikan ke BPK RI tetapi juga kepala OPD baik Inspektorat, BPKAD untuk memerintahkan Satpol PP  melakukan penjemputan langsung di rumah ASN yang telah pensiun namun masih menahan aset Pemda" kata Bupati 

Diakui bahwa, di tahun 2019 BPK menilai adanya peningkatan dan kemajuan dalam transparansi dan pengelolaan keuangan tetapi beberapa dokumen pertanggungjawaban masih harus dilakukan perbaikan untuk segera diselesaikan. 

"Hal itu yang merupakan beberapa catatan dari BPK RI bagi kami dan kami masih diberikan waktu seminggu untuk melengkapi beberapa dokumen yang harus diselesaikan," imbuhnya 

Bupati Herry Ario Naap dalam Vicon bersama BPK RI juga menyampailan terkait aset 60 kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang ditarik, tetapi  pencatatan administrasi aset daerah di tahun-tahun sebelumnya ini pihaknya tidak mendapatkan referensi yang jelas. Dimana dalam mempertahankan aset tersebut, dalam pencatatan di bagian aset dalam pengadaan dan penyerahannya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam dokumen. 

"Kami juga telah menyurat kepada seluruh OPD untuk melakukan pendataan aset - aset dan banyak aset yang harus kita katakan tidak tertata dengan rapi, namun ada banyak juga aset-aset yang kondisinya sudah rusak tapi masih tercatat sebagai aset aktif, sehingga ini juga menjadi beban bahwa aset kita ini banyak yang tidak diketahui dimana keberadaan masing-masing aset tersebut," ungkapnya

"Saya juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Inspektorat dan beberapa rekan yang ada di tim anggaran karena telah melakukan sidang TP-TGR kepada beberapa OPD dan sampai saat ini beberapa OPD telah menyetor kembali hasil temuan dari BPK RI,"kata Bupati 

"Sesuai dengan Instruksi Presiden tetapi juga edaran Menteri bahwa ketika ada temuan BPK, tidak bisa langsung ditangani oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan, tetapi ditangani oleh inspektorat dalam hal ini TP-TGR. Jadi ketika melakukan sidang TP-TGR dan apabila tidak ditindaklanjuti dari 60 hari setelah surat Bupati dikeluarkan, maka akan dilimpahkan ke Kejaksaan dan kepolisian" tandas Bupati 

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor Lot Jensenem berpesan kepada kepala OPD terutama yang mengelola kegiatan untuk pihak lain dalam hal ini kegiatan pembangunan fisik dan non fisik harus dilakukan sesuai dengan masa kerja kontraknya. 

"Apabila masa kerja kontraknya hanya menyebutkan 90 hari maka pihak ketiga harus melakukannya selama 90 hari," ujar Lot 

"Setiap orang yang menerima uang negara yang sudah didistribusikan ke masing-masing orang maupun organisasi non pemerintah wajib melaporkannya apabila dimintai keterangan oleh auditor karena ini adalah uang negara yang dipakai untuk pembangunan rakyat," ujar Lot Jensemen.

Hal yang sama terkait aset khususnya kendaraan dinas bahwa masih banyak yang belum mengembalikannya ke negara sehingga diharapkan adanya kesadaran sebelum dilakukan penindakan oleh pihak Kejaksaan dan Kepolisian.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00