Satuan Reskrim Polres Supiori Tangani Kasus Penyalagunaan Dana Desa Kobari Jaya Kabupaten Supiori.

KBRN Biak - Kepala desa kampung Kobari Jaya, dan Bendahara kampung Kobari kembali membuat surat pernyataan, surat pernyataan ini yang ke 2 (dua) kalinya, Sesuai MOU dan Perjanjian Bersama Pemerintah,Polri, Kejaksaan Agung bahwa jika pemulihan yang diupayakan sudah tidak dapat dilaksanakan maka akan ditindak  lanjuti sesuai hukum yang berlaku., Kamis (30/04/2020).

Kegiatan ini disaksikan oleh Wasidik Reskrim polres Supiori (KBO Reskrim), Anggota Unit Tipidkor, Piket Reskrim  serta Aparat Desa Kobari Jaya.

KBO Reskrim Aipda Marthen M Pattipeilohy  menyampaikan Berdasarkan Berita Acara tanggal 11 maret 2020 Perhitungan Potensi Kerugian Negara dari APIP dengan Berita acara kesepakat hasil pemeriksaan Nomor : 700 / 11 / KAMPKOBAJAYA-PKN / INSP/III/2020 Kepala Desa Kobari Jaya dan Bendahara kampung Kobari harus mengembalikan kerugian negara pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 166.125.000,-(Seratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) ,

“Pada tanggal 13 Maret 2020 Hinga batas waktu yang sudah ditentukan 27 April 2020 disurat pernyataan yang pertama telah dibuat namun sampai tanggal yang telah ditetapkan belum dikembalikan secara maksimal dan surat pernyataan ke dua dengan jenjang waktu dari tanggal 27 April 2020 hingga 29 Mei 2020."Ucap KBO Reskrim .

“Maka dengan jenjang waktu pengembalian  surat pernyataan kedua yang sudah ditentukan saya harap kepala desa Kobari Jaya harus siap mengembalikan kerugian negara secara maksimal sesuai MOU dan Perjanjian Bersama Pemerintah,Polri, Kejaksaan Agung”Ujar KBO Reskrim.

Kasat Reskrim Polres Supiori Ipda Alexander S.Tr.k melalui KBO Reskrim  Aipda Marthen M Pattipeilohy menyampaikan dengan adanya hasil Audit Team APIP dan mengakibatkan kerugian negara sebesar .166.125.000,-(Seratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ).

“Saya harap surat pernyataan yang kedua kalinya telah dibuat kepala desa  kampung Kobari Jaya dan Bendahara kampung Kobari Jaya dengan jenjang waktu yang  sudah ditentukan segera dikembalikan  jika surat pernyataan yang kedua kalinya tidak ditepati maka akan ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku,” Ucap Kasat Reskrim .

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00