Keterlibatan aktif komponen masyarakat diperlukan dalam mengawal dan mengawasi penyiaran dan perkembangan di Era Digitalisas

KBRN,Biak. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Papua,  gencar melakukan sosialisasi dan pengawasan penyiaran di era digitalisasi melalui media Radio dan Televisi,  sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

Ketua KPID Provinsi Papua Rusni Abaidata,SH,  melalui dialog interaktif bincang pagi RRI Pro1,  Selasa, (28/6/2022) , mengatakan  KPID Papua melakukan pengawasan penyiaran media radio dan televise,  sesuai dengan amanat undang-undang  serta Program penyelenggaraan dan standar program penyiaran.

“KPID Papua dalam hal ini , melakukan berbagai upaya  baik  sosialisasi lewat media atau sosialisasi lewat literasi , tetapi kami juga lakukan sosialisasi lewat penyiaran publik. Selain itu kami di KPID  juga ikut mengawasi lembaga penyiaran baik Radio maupun Televisi,  sesuai amanat undang-undang  dan program penyelenggaraan serta standar  penyiaran yang berlaku. Dengan demikian kami berharap harus menjadi pegangan  oleh kedua lembaga ini.” Jelasnya .

Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan papua Barat  Dr. Surel Mofu,S.Pd.,M.Ed,TELF,M.Phil (Oxon)  berharap di era digitalisasi sekarang ,  tantangan derasnya informasi yang mudah didapat atau diakses oleh masyarakat , sehingga  masyarakat  harus  bijak menelaah informasi yang benar.

“Hari ini informasi mengalir dengan  begitu derasnya  bahkan sampai kita bingung  mau lihat yang mana mau dengar yang mana . ketika  manusia mempunyai akses internet,  dia bisa melakukan penyiaran.  yang menjadi persoalan , penyiaran yang dia lakukan itu benar  , kebenaran yang tidak terbantahkan sehingga masyarakat harus belajar  memilah dan memilih informasi  mana yang benar  dan mana yang tidak benar  , jadi saya harap  masyarat harus cerdas , “ tegasnya .

Terkait penyiaran, Lembaga Penyiaran berhak memberikan siaran  informasi yang sehat, dan  hiburan yang mengedukasi khalayak masyarakat .

Lebih lanjut Surel Mofu,  Jika suatu lembaga penyiaran tidak melakukan  amanat  Sesuai undang-undang yang berlaku, maka , akan dikenakan sanksi tegas .

 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar