Pemerintah Naikan Iuran BPJS Kesehatan Upaya Membangun Ekosistem JKN yang Sehat dan Berkesinambunagan

KBRN, Biak : Pemerintah Pusat  menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, tentang Jaminan Kesehatan sebagai revisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 yang menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan.

Perpres tersebut diterbitkan pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/HUM/2020, yang membatalkan Pasal 34 ayat I dan ayat 2 Peraturan Presiden No 75 Tahun 2019, tentang perubahan peraturan presiden terkait kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor, Budi Sukwara mengatakan, diterbitkannya perpres tersebut sebagai upaya membangun ekosistem program jaminan kesehatan nasional (JKN) sehingga program tersebut tetap berjalan dengan sehat dan berkesinambungan.

Dikatakan, khusus peserta pekerja penerima upah terdiri ASN, TNI dan POLRI, maupun badan usaha lainnya diluar   ASN, TNI dan Polri besaran iuran 5% dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan profesi dan tunjangan kinerja.

Menurut Budi Sukwara, kebijakan tersebut ditempuh pemerintah, upaya memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

"Penyesuaian iuran JKN lebih supaya program berkesinambungan dan memberikan layanan tepat waktu serta berkualitas termasuk terjangkau untuk negara dan masyarakat. Penyesuaian Iuran JKN telah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah pusat disesuaikan kondisi dan kemampuan masyarakat." Kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor, Budi Sukwara dalam media briefing secara online, Senin, (18/5/2020).

Dikatakan, besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan kelas I  sebesar Rp. 150. 000 kelas II Rp.100.000 dan kelas III Rp. 42. 000, khusus pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja  Kelas III diberikan bantuan oleh Pemerintah Pusat sehingga peserta hanya membayar sebagian  mulai berlaku 1 Juli 2020.

Ditambahkan, sebagai upaya mendukung tanggap Covid-19, tahun ini peserta yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00