Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu Usulkan Formasi Guru P3K

KBRN, Bengkulu : Untuk mencukupi kebutuhan tenaga pendidik (guru), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu akan mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2021.

Usulan tersebut sejalan dengan kebijakan Kementerian PAN dan RB yang memperpanjang pengajuan usulan dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk formasi guru P3K sampai 31 Desember 2020.

"Kita baru mendapatkan informasi. Peluang itu bakal kita tindaklanjuti segera, dengan mengusulkan formasi ke Kemenpan dan RB. Pengajuan usulan formasi guru P3K tersebut, kemungkinan besar nantinya tetap melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu," ungkap Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu, Eri Yulian Hidayat, dalam keterangannya.

Menurutnya, sebelum mengajukan usulan formasi guru P3K tersebut, pihaknya terlebih dahulu memetakan kebutuhan guru, terutama untuk tingkat SMA/SMK dan SLB.

"Sebenarnya kita ini kekurangan ribuan guru, ditambah lagi tahun ini juga banyak yang memasuki masa pensiun. Makanya, peluang ini harus kita maksimalkan dengan mengajukan usulan melalui aplikasi e-formasi Kemenpan & RB," ujar Eri pada Selasa, (24/11/2020).

Secara terpisah, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB l, Teguh Widjinarko dalam releasenya, menjelaskan, berdasarkan data terakhir, ada 174.077 formasi guru P3K yang telah diusulkan 32 provinsi, 370 kabupaten, dan 89 kota.

Oleh karena itu, Pemerintah pusat mendorong Pemda untuk memaksimalkan usulan formasi untuk Guru P3K berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah.

Bahkan dengan jalur P3K, persyaratan usia pelamar mulai dari 20 tahun hingga 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang di lamar. Sedangkan untuk jabatan guru, usia akhir adalah 59 tahun.

"Kita bakal melakukan verifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Lalu Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemdikbud juga menjadi dasar pertimbangan. Kemudian penetapan formasi sesuai Peraturan Pemerintah No 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, Perpres No 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi P3K, Perpres No 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3KK, serta Permenpan & RB terkait P3K," tukasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00