Disesalkan Masih Ada Sekolah Lakukan Pungutan di Tengah Pandemi

KBRN, Bengkulu : Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menyayangkan masih terjadinya dugaan praktik pungutan di lingkungan sekolah, terutama tingkat SMA/SMK di Provinsi Bengkulu.

Terlebih dugaan pungutan itu dilakukan di tengah pandemi Covid-19, yang tidak ada pertemuan tatap muka secara langsung dan di saat perekonomian masyarakat yang saat ini sedang sulit.

“Kita mengetahui adanya pungutan di SMA/SMK itu dari media sosial yang menyampaikan keluh-kesahnya akan tagihan uang komite dan OSIS harus segara dilunasi. Kita sayangkan jika benar itu masih terjadi,” ungkap Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Zainal ketika menyikapi adanya pihak sekolah SMA/SMK yang memungut uang komite dan OSIS di Bengkulu.

Zainal menyebutkan, seharusnya pungutan di tengah pandemi Covid-19 ini tidak terjadi. Bahkan jika sudah ada kuputusan antara komite dan sekolah, sebaiknya dihentikan atau dibebaskan dulu.

"Tunggulah ekonomi masyarakat stabil dulu pasca Covid-19. Barulah kemudian dirapatkan lagi. Jika seperti ini, berarti wali murid yang mensubsidi sekolah. Padahal pemerintah telah menyubsidi," ujar Politisi PKB ini pada Minggu, (22/11/2020).

Senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi, Dempo Xler juga menyesalkan hal itu masih terjadi. Apalagi pihaknya masih ingat betul ketika Gubernur Rohidin Mersyah masih menjabat gubernur aktif, bahwa pada masa pandemic ini, semua SMA/SMK harus dibebaskan dari punguntan apapun. Tetapi sepertinya masih saja terjadi dugaan praktik pungutan.

“Seharusnya kebijakan itu harus direalisasikan. Percuma saja kebijakan itu diucapkan seorang Kepala Daerah (Kada), tapi di lapangan masih terjadi dan sama sekali tidak diterapkan,” kata politisi PAN ini.

Lebih lanjut terkait masalah tersebut, Anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan (dapil) Kota Bengkulu ini, seharusnya juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi bersikap. Bahkan jika perlu turunkan tim untuk memantau sekolah-sekolah agar praktik punguntan tidak terjadi.

“Permasalahan pungutan ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya juga pernah pengaduan masuk ke Komisi IV DPRD Provinsi. Tapi di saat kita tindaklanjuti dengan maksud mengundang wali murid untuk hearing, tapi wali murid tidak berani datang. Alasannya karena diintervensi pihak sekolah yang mengancam bakal mengeluarkan anak mereka dari sekolah," tukas Dempo.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00