Kendala PJJ, Legislator : Perlu Terobosan Baru Kemendikbud

KBRN, Bengkulu : Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah pandemi Covid 19, tidak berjalan maksimal. Apalagi pembelajaran dalam jaringan (daring) tergantung kuota dan jaringan internet, serta juga kemampuan gurunya.

Dengan berbagai persoalan tersebut, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itjen Guru dan Tenaga Kependidikan bersama Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati selaku mitra kerja, pada Jumat, (25/9/2020) menggelar workshop pendidikan "Strategi Pembelajaran Jarak Jauh di Era New Normal" dengan melibatkan perwakilan guru se-Provinsi Bengkulu, bertempat di salah satu hotel di Bengkulu.

Kegiatan yang dibuka oleh Wali Kota Helmi Hasan dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Dra. Rosmayetti, perwakilan guru tingkat PAUD, SD, SMP se-provinsi Bengkulu, dengan narasumber guru besar Universitas Bengkulu, Prof. Dr Sudarwan Danim MPd.

Dalam sambutanya, Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan sangat mengapresiasi kegiatan workhsop pembelajaran Jarak Jauh di Bengkulu yang diselenggarakan Kemendikbud bersama langkah Anggota Komisi X DPR RI, Dewi Coryati. Apalagi terkait PJJ ini, Pemerintah Kota telah mengambil kebijakan dengan memberikan kemudahan bagi siswa/siswi tingkat SD dan SMP, dengan memberikan kuota internet dan modem gratis, serta belajar melalui televisi.

"Proses ini tidak biasa, dan tentu awalnya tidak nyaman, sehingga masih memberikan peluang bagi sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka seperti, pondok pesantren dengan mengedepankan protokol covid-19,” ujar Helmi.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Hj Dewi Coryati menyatakan, melalui kegiatan ini bisa menemukan solusi hambatan-hambatan yang dihadapi guru dalam pembelajaran di era pandemi. Mengingat PJJ ini, mau tidak mau harus dijalankan. Apalagi PJJ merupakan suatu pilihan yang harus dilakukan agar pendidikan tidak terhenti.

"Dari kegiatan ini, tentu para guru mendapatkan pengetahuan tambahan, terutama mengelola PJJ agar lebih optimal dan bermanfaat. Lantaran kita dari DPR RI belum mengetahui persis hingga kapan PJJ diterapkan, karena vaksin Covid-19 juga belum ditemukan,” kata Anggota Fraksi PAN DPR RI ini.

Lebih lanjut Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Bengkulu ini yang tidak menampik menerima aspirasi dari para orang tua/ wali murid, agar pihak sekolah bisa segera menggelar proses belajar tatap muka. Oleh karena itu, pelaksanaan PJJ akan dievaluasi pada Desember 2020.

Bahkan Komisi X DPR RI bersama Kemendikbud juga telah melakukan beragam asesmen, terkait pembelajaran tatap muka diprioritaskan pada daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan televisi, dan internet.

Seperti di Bengkulu, berdasarkan letak geografisnya hampir 80 persen tidak bisa mengakses pola pembelajaran daring dan berbasis televisi.

“Dalam setiap kesempatan pihaknya juga selalu mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, untuk melakukan terobosan, dan mengupayakan belajar tatap muka di sejumlah wilayah tertentu dapat dilakukan, dengan memperhatikan unsur keselamatan,” terang Dewi.

Selain itu ia menambahkan, untuk wilayah yang memiliki akses internet serta layanan televisi, juga bisa melakukan pembelajaran tatap muka, namun mengkombinasikan pembelajaran secara daring, dan terpenting mengutamakan keselamatan peserta didik, guru serta pelaku pendidikan.

"Sekolah boleh melakukan pembelajaran tatap muka, dengan memenuhi tiga syarat, pertama pemerintah daerah memberikan izin,kedua kesiapan sekolah terhadap prokol kesehatan dan ketiga mendapat persetujuan dari orang tua. Jika tiga unsur ini telah dipenuhi, maka belajar tatap muka bisa dilakukan," demikian Dewi Coryati.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00