Dewi Coryati : Pemerintah Harus Serius Perhatikan Kesejahteraan Guru Honorer

KBRN, Bengkulu : Komisi X DPR RI menyoroti terkait kurangnya jumlah guru.

Dengan kurangnya jumlah guru tersebut, Komisi X DPR RI telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud, Deputi bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dirjen Anggaran Kemenkeu, serta Kepala BKN, guna membahas kebutuhan jumlah guru yang semakin meningkat, dan kejelasan nasib sebanyak 34.954 eks-guru honorer kategori 2 (THK-2) yang lolos seleksi penerimaan PPPK pada April 2019 lalu.

Pasalnya, sudah satu setengah tahun para guru honorer tersebut, belum juga diangkat sebagai PPPK, dan belum juga ada kejelasan kapan dilakukan pengangkatan dilakukan. Padahal saat ini kebutuhan jumlah guru terus mengalami peningkatan.

Apalagi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebutkan, BKN belum bisa menerbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) mereka, apabila Peraturan Presiden (Perpres) mengenai gaji dan tunjangan PPPK tersebut belum dikeluarkan.

Anggota Komisi X Fraksi PAN, Dewi Coryati ketika menyikapi hal tersebut menyatakan, dalam menghadapi kurangnya jumlah guru, pemerintah harus memikirkan terlebih dahulu bagaimana guru dapat didistribusikan secara merata. Sehingga pemerintah tahu kebutuhan yang sesungguhnya di setiap daerah.

“Pemerintah harus memikirkan bagaimana caranya melakukan afirmatif action atau tindakan cepat sementara dalam kondisi ini kaitannya dengan distribusi guru di Indonesia, sehingga tidak ada kesenjangan yang begitu besar antar daerah,” ungkap Anggota DPR RI Komisi X Dapil Bengkulu ini pada Kamis, (9/7/2020).

Dewi menjelaskan, selain distribusi guru yang dirancang, Pemerintah juga harus memerhatikan kesejahteraan guru honorer. Mengingat guru honorer mengambil peranan penting dalam memenuhi kebutuhan jumlah guru saat ini.

Sebagai contoh, pada daerah pemilihannya di Bengkulu, kebutuhan guru honorer tidak bisa dipungkiri.

“Dapil saya di Bengkulu, termasuk daerah yang rasio guru dengan siswanya rendah sehingga perlu adanya guru honorer. Guru PNS hanya sedikit, bahkan banyak di satu sekolah yang hanya satu atau dua orang selebihnya guru honorer. Saat ini hasil dari seleksi PPPK, hanya 40 guru honorer yang lolos, padahal di Bengkulu banyak sekali guru honorer yang digaji hanya Rp. 300 atau Rp. 500 ribu.“ papar Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Bengkulu.

Sementara itu, terkait anggaran, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI Iwan Syahril menyebutkan, pihaknya sedang mengkaji dan akan mengusulkan skema alternatif untuk memenuhi kebutuhan anggaran guru non-PNS di sekolah negeri kedepannya. melalui BOS Plus.

“Usulan dari kami terkait anggaran untuk itu dengan adanya BOS Plus. BOS Plus ini terdiri dari dana BOS seperti pada umumnya ditambah dengan anggaran tambahan yang dialihkan dari Dana Alokasi Umum/ DAU,” tutup Iwan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00