FKK SMA/SMK Minta Kepastian Boleh Himpun Dana Pada Satuan Pendidikan

KBRN, Bengkulu : Forum Komunikasi Komite (FKK) SMA/SMK Provinsi Bengkulu meminta kepastian boleh atau tidaknya, pihak komite menghimpun dana pada satuan pendidikan yang ada di wilayah Bengkulu.

Pernyataan itu diungkapkan Ketua FKK SMA/SMK Provinsi Bengkulu, Tarmizi Gumay dalam keterangannya ketika menyikapi Surat Edaran (SE) Gubernur No 420/2176/DIKBUD/2021, tentang pelaksanaan pembiayaan pada satuan pendidikan SMA/SMK/SLB di Provinsi Bengkulu.

Diakui Tarmizi, dalam SE Gubernur itu dinilai masih gamang, terutama pada poin 5 yang menyatakan komite dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun.

Hanya saja lanjutannya, untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan komite sekolah, dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk sumbangan secara sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan.

“Dengan itu kita meminta kepastian boleh tidaknya mengumpulkan dana komite dari masyarakat atau orang tua siswa. Mengingat tidak seluruh kebutuhan dalam pembiayaan sekolah itu bisa diakomodir dana BOS. Terlebih kita khawatir ketika biaya yang dibutuhkan sekolah tidak terpenuhi, menghambat kegiatan sekolah nantinya," katanya pada Rabu, (25/1/2022).

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Ir. Risman Sipayung menyampaikan, FKK SMA/SMK hanya meminta ketegasan apakah pengumpulan dana komite terutama dari wali murid dilarang atau diperbolehkan.

Pasalnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 48 tahun 2008 yang memberikan ruang untuk mengumpulkan dana komite, dengan catatan sukarela dari wali murid.

"Dalam SE pun terutama pada poin kelima, terdapat ketidakpastian larangan atau diperbolehkan. Makanya FKK SMA/SMK meminta ketegasan. Tapi dalam hearing semuanya belum putus, dan masih dilanjutkan dengan mengundang Dinas Dikbud, Bappeda, dan Biro Hukum Setdaprov Bengkulu," pungkas Risman.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar