Belajar Daring, Dempo : Sekolah Jangan Pungut Uang Komite

KBRN, Bengkulu : Ditengah pembelajaran peserta didik dalam jaringan (daring) atau masih online, pihak sekolah khususnya tingkat SMA/SMK sederajat agar tidak melakukan pungutan uang komite sekolah terlebih dahulu.

Pernyataan itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler, ketika menyikapi adanya laporan pihak sekolah yang masih melakukan pungutan uang komite sekolah kepada peserta didiknya.

Menurut Dempo, dari hasil hearing dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi serta diikuti perwakilan Kepala Sekolah (Kepsek) SMA/SMK sederajat baru-baru ini, memang terkuat jika pihak sekolah hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tidak mencukupi biaya operasional sekolah. Terutama membayar honor guru honor sekolah.

Dengan kondisi itu diakui, pihak sekolah meminta diberikan kelonggaran untuk melakukan pungutan uang komite atau SPP. Hanya saja dalam rencana strategis (Renstra) dan RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2021-2025, Pemprov akan menggratiskan uang SPP. Artinya, pungutan yang dilakukan pihak sekolah tidak diperbolehkan.

“Pembebasan biaya SPP merupakan komitmen politik Gubernur Rohidin Mersyah dan Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Rosjonsyah yang dituangkan dalam RPJMD dan turunannya nanti Renstra atau APBD tahunan. Jadi kalau ada pihak sekolah melakukan pungutan, masuk dalam pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) RPJMD,” jelas Dempo pada Senin, (2/8/2021).

Selain itu Dempo menyampaikan, jika pihak sekolah bersama Dinas Dikbud Provinsi tetap melakukan pungutan terhadap peserta didik nantinya, sama juga tidak memahami atasannya.

Oleh karena itu ditegaskan, selaku mitra kerja eksekutif, khususnya Dinas Dikbud beserta jajarannya, mendukung 100 persen program Gubernur dan Wagub Bengkulu, SPP gratis.

“Dalam 18 program strategis itu, SPP gratis untuk peserta didik SMA/SMK sederajat. Artinya semua gratis, karena tujuan kebijakan tersebut guna meningkatkan kualitas pendidikan generasi penerus di Bengkulu. Kita dukung dan memastikan program itu terealisasi,” kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi ini.

Ditanya mengenai dalih pihak ketiga menyumbang ke sekolah, Anggota DPRD Provinsi dari dapil Kota Bengkulu ini menambahkan, sesuai aturan berlaku, sumbangan dari pihak ketiga tidak ada larangannya.

Hanya saja alangkah baiknya, diharapkan, hal demikian tidak ada. Terlebih di tengah kondisi pandemi ini, kondisi perekonomian masyarakat yang belum baik.

“Saran saya jangan ada dulu lah uang komite-komite itu. Kecuali kondisi perekonomian sudah membaik lagi,” demikian Dempo.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00