Dewi Coryati Perjuangkan Guru Honorer di Bengkulu Jadi ASN Jalur P3K

KBRN, Bengkulu : Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati mendukung guru honorer yang ada dalam wilayah Provinsi Bengkulu, agar menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Terlebih pemerintah saat ini juga telah meluncurkan program perekrutan 1 juta guru honorer menjadi ASN.

Salah satu dukungan yang diberikan, selain mengaspirasikan di tingkat pusat, juga memberikan Workshop Pendidikan, dengan tema sinergitas tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, orang tua siswa dan lingkungan masyarakat dalam mewujudkan pembelajaran yang aman, nyaman dan kompetitif, yang diselenggarakan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) pada Senin, (3/5/2021) di salah satu hotel di Kota Bengkulu.

“Dalam workshop kependidikan ini, kita bersama Kementrian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek (Kemedikbud dan Ristek) menghadirkan narasumber berkompeten seperti Pak Sudarwan Danin, terkait kiat-kiat bagi tenaga guru honorer yang sedang mempersiapkan dirinya agar bisa lulus dalam perekrutan menjadi ASN melalui P3K,” ungkap Dewi Coryati disela-sela kegiatan tersebut.

Dewi juga mengakui, peluang kelulusan bagi guru tenaga honorer menjadi ASN ini sangat besar.

Apalagi program yang berasal dari usulan pihaknya bertahun-tahun, karena sebelumnya tidak pernah ada, sehingga dengan dasar kekurangan tenaga pendidikan itu, pemerintah sangat memahami guru honorer yang ada sekarang ini sudah berumur, dan lama mengabdi dalam dunia pendidikan, sehingga cara cepat mengatasinya dengan menjadikan sebagai ASN melalui jalur P3K.

“Menjadikan guru honorer sebagai ASN itu, sebagai apresiasi pemerintah dalam bentuk afirmasi, dengan pelaksanaan testnya sebanyak 3 kali. Jika tidak lulus juga test pertama ataupun kedua, masih disiapkan test yang ketiga. Kemudian juga sebelum test, dari sekarang dilakukan latihan ataupun pemberian modul-modul atau bagaimana cara mengikuti ujian. Lalu bagi yang berusia diatas 40 tahun diberikan point 15, difabel, dan guru mengajar di daerah tertinggal juga ada point tambahan,” terang anggota DPR RI dari Dapil Provinsi Bengkulu ini.

Selain itu mengenai kuota P3K yang belum mengakomodir jumlah guru honorer, Anggota DPR RI yang memasuki periode ketiga ini menjelaskan, sebetulnya kuota tersebut tergantung dengan usulan pemerintah kabupaten, kota dan provinsi.

Belum lagi khusus di Provinsi Bengkulu ini diakui, baru Kabupaten Seluma, Lebong, Rejang Lebong dan Bengkulu Utara yang sudah lengkap usulannya. Sedangkan daerah kabupaten lainnya, masih belum ada.

“Kita minta Pemerintah Daerah setempat bisa mengusulkan ke pusat, karena biasanya patokan penerimaan berdasarkan usulan daerah,” imbuh Dewi.

Lebih lanjut ditambahkan politisi perempuan PAN ini, dalam perekrutan guru honorer menjadi ASN, Pemerintah Daerah juga tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan anggaran dananya. Mengingat Pemerintah sudah menyiapkan alokasi dana bersumber dari APBN sebesar Rp 19,4 triliun secara nasional.

“Nanti anggaran yang disiapkan itu, saat didistribusikan kepada masing-masing Pemda, dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Makanya kita sedikit menyayangkan, ketika masih ada daerah yang malah tidak mengusulkan perekrutan PPPK dan Pemerintah Daerah tidak perlu lagi memikirkan soal dana untuk menggaji guru honorer yang akan menjadi ASN melalui jalur P3K," tutup Dewi Coryati.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00