Dewi Coryati Bersama BPKP Provinsi Bengkulu Menerima Audiensi Guru Honorer GTKHNK35+

KBRN, Bengkulu : Dewi Coryati, Anggota DPR RI Komisi X Fraksi Partai Amanat Nasional bersama dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Iskandar Novianto, menerima audiensi yang diinisiasi para guru honorer GTKHNK35+ Provinsi Bengkulu.

Pertemuan yang berlangsung di kantor BPKP Provinsi Bengkulu tersebut, dihadiri oleh Ketua Umum GTKHNK35+ Provinsi Bengkulu, Yusak, beserta puluhan guru honorer yang mewakili setiap kabupaten/kota.

Pada Kesempatan itu dipergunakan oleh para guru honorer untuk menyampaikan perkembangan proses seleksi dan pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi PPPK tahun ini.

Dalam kesempatan tersebut, Dewi Coryati menyampaikan rasa terima kasih kepada para guru honorer yang telah berinisiatif melakukan audiensi. Bahkan Dewi juga memberikan apresiasi kepada Kota/Kabupaten yang telah mengoptimalkan usulan formasi untuk gutu PPPK.

“Saya sangat mengapresiasi kepada para guru honorer beserta daerah-daerah yang bersama-sama mempersiapkan formasi kebutuhan guru PPPK ini, terutama Kabupaten Rejang Lebong, Kaur, Seluma, dan Mukomuko yang sudah sangat optimal mengajukan jumlah formasi sesuai kebutuhannya," ujarnya pada Rabu, (21/4/2021).

Untuk diketahui, saat ini BKD Provinsi Bengkulu telah mengajukan usulan formasi guru PPPK sebanyak 5.256 kuota, dari total kebutuhan guru PPPK di Provinsi Bengkulu sebanyak 10.511, atau baru mengajukan sekitar 50% dari total kebutuhan.

Dari Kabupaten/Kota yang telah mengusulkan formasi, Kabupaten Rejang Lebong, Kaur, Seluma, dan Muko-muko adalah yang paling banyak mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan.

Dewi Coryati juga menegaskan kembali, bahwa pembiayaan pengangkatan serta skema penggajian bagi guru PPPK akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat bersumber dari APBN yang ditransfer ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana yang tertuang pada Pasal 11 Ayat 21 UU No.9 Tahun 2020 Tentang APBN TA 2021.

“Untuk pembayaran gaji PPPK tahun 2021, daerah seharusnya tidak perlu takut lagi karena sudah ada jaminannya di UU No.9 Tahun 2020 Pasal 11 Ayat 21. Di sana dijamin bahwa sebesar Rp 19,4 triliun disediakan untuk pembayaran gaji guru non-PNS yang bersumber dari APBN melalui DAU. Dan saat ini juga dari Kemendagri sedang menyusun Permendagri mengenai pedoman penyusunan APBD tahun 2022 yang akan menegaskan kembali terkait kompensasi salah satunya PPPK," terang Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Bengkulu ini.

Diakhir pertemuan tersebut, Dewi Coryati mengajak kepada seluruh guru honorer untuk terus mengawal proses seleksi pengangkatan guru PPPK, dan mempersiapkan diri untuk mengikuti tahapan seleksi dengan bersama-sama.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00