PON Ditunda 2021: Kuota, Usia & Anggaran Persiapan Atlet Jadi PR

BENGKULU, KBRN: PON 2020 di Provinsi Papua sudah diputuskan ditunda hingga Oktober 2021 atau mundur selama setahun sebagai dampak wabah corona yang belum ada tanda-tanda akan mereda.

Penundaan selama satu tahun itu tentu akan berdampak secara langsung dengan persiapan peserta, yakni seluruh atlet provinsi yang sudah memastikan tiketnya, termasuk Provinsi Bengkulu.

Wakil Ketua KONI Provinsi Bengkulu Irwan Alwi mengatakan setidaknya ada tiga hal yang menjadi pekerjaan rumah bagi KONI dengan penundaan tersebut untuk dikaji secara teknis, yakni kuota, batasan usia, dan anggaran persiapan.

"Ada cabang olahraga yang usia atlet dibatasi maksimal 27 tahun. Kalau ditunda hingga Oktober 2021 tentu (ada atlet) yang batas usianya sudah lewat," jelas Irwan Alwi.

Sementara terkait anggaran, lanjut dia, perlu dibahas lebih lanjut apakah pembiayaan pelatda masih bakal dianggarkan di tahun 2021. Pasalnya, dana pelatda yang ada kini adalah alokasi tahun 2020.

"Karena tidak mungkin tiba-tiba stagnan. PON ditunda lalu atlet tak latihan? Tidak bisa begitu. Atlet tetap harus mempersiapkan diri dengan latihan-latihan," ujar Alwi yang menangani bidang prestasi KONI Bengkulu ini.

Karena itu, kata Alwi, KONI, Badan Anggaran, dan Pemerintah Daerah perlu membicarakan dan membahas hal-hal teknis tersebut secara komprehensif.

Alwi sendiri enggan mengulas banyak soal anggaran tersebut. Alasannya, di KONI sendiri urusan keuangan sudah ada bidang yang menangani.

"Kami tidak berkompeten menanggapi karena ada bidang anggaran di KONI. Namun anggaran KONI juga kan belum dicairkan keseluruhan. Baru pencairan tahap 1 untuk kebutuhan reward Porwil dan persiapan Pelatda PON serta tahapan Porprov," katanya.

Alwi menyebut, alokasi anggaran ke KONI untuk kebutuhan reward Porwil, pelatda PON dan persiapan Porprov sendiri mencapai Rp 20 miliar di APBD TA 2020.

Alwi menambahkan, dengan merebaknya wabah corona tidak menutup kemungkinan sisa anggaran KONI harus dialihkan untuk mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19 tersebut.

"Pencairan tahap kedua mungkin harus dikaji ulang secara teknis oleh Ketua KONI dan bidang anggaran dengan bidang keuangan pemda, apakah dikurangi untuk penanggulangan Covid-19," demikian Alwi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00