Kapolda Pecat Pendiri Perguruan Karate INKANAS Bengkulu

BENGKULU, KBRN: Kabar mengejutkan datang dari perguruan karate INKANAS Bengkulu. Salah seorang pendirinya di Bengkulu bernama Patriati S.Sos, MM, M.Si secara resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua majelis sabuk hitam dan dari kepengurusan INKANAS Bengkulu. Patriati juga dipecat dari organisasi INKANAS di Provinsi Bengkulu.

Keputusan pemberhentian dan pemecatan itu sebagaimana tertuang dalam surat nomor: SKEP/22/PENGDA-INKANAS/III/2022 tertanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangi oleh Ketua Harian Pengda INKANAS Bengkulu atas nama Kapolda Bengkulu, yakni Kombes Pol Aries Andhi, SIK, MSi.

Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan alasan pemberhentian dan pemecatan Patriati. Di antaranya disebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran AD/ART yang dilakukan oleh Patrianti terkait dengan kewenangan dan etika organisasi, yakni dengan menandatangani surat izin dan surat rekomendasi non prosedural.

Patriati juga disebut telah menyelenggarakan Gashuku dan ujian penurunan kyu tanpa persetujuan ketua umum dan atau ketua harian yang menciptakan dualisme kepemimpinan dengan menciptakan konflik yang menimbulkan perpecahan di Pengda INKANAS Bengkulu.

Selanjutnya, Patriati selaku ketua majelis sabuk hitam juga disebut tidak bersikap bijak dalam mensikapi pelanggaran prinsip organisasi dan sumpah karate yang dilakukan anggota majelis sabuk hitam sehingga makin memperkeruh suasana.

"Bahwa untuk menciptakan organisasi INKANAS Bengkulu yang kondusif dan fokus dalam pembinaan terhadap karateka dipandang perlu diterbitkan surat keputusan ketua umum dan/atau ketua harian pengda Inkanas Bengkulu," kata Aries Andhi dalam pertimbangannya.

Surat keputusan ini sendiri ditembuskan kepada Ketua Umum PB Inkanas, ketua harian Inkanas Bengkulu, ketua majelis tinggi dewan guru PB Inkanas. Lalu kepada ketua majelis tinggi dewan guru PB Inkanas, dewan guru PB Inkanas.

Dinilai Sepihak

Terkait pemberhentian dan pemecatan Patriati, Fredyansah SH MH menilai keputusan itu sepihak atau tanpa melalui mekanisme rapat internal organisasi. Bagi Fredy, yang juga salah satu pendiri INKANAS Bengkulu, apa yang disebutkan sebagai kesalahan Patriati tidak lah fatal.

"Kalau berdasarkan aturan organisasi, sanksi teguran, peringatan, dan pemecatan itu ada tingkatannya. Kalau untuk dewan guru dilakukan oleh pengurus besar atas rekomendasi majelis tinggi dewan guru. Kalau untuk tingakatan DAN dilakukan atas rekomendasi Dewan Guru kepada pengurus besar;" jelasnya,

Fredy menuturkan, Patriati sendiri adalah pemegang DAN IV (senior). Patriati terlibat serta dalam mendirikan INKANAS Bengkulu pada 2007 setelah sebelumnya memenuhi undangan PB INKANAS di Jakarta. Sebelumnya, kata Fredy, ia sendiri sempat beberapa kali meyakinkan Patriati untuk bergabung lantaran Patriati masih menjadi bagian dari salah satu organisasi dan perguruan karate lain kala itu.

Sejak Inkanas Bengkulu ada, lanjut Fredy, Patriati lah yang diberi kepercayaan menjabat ketua majelis sabuk hitam oleh anggota majelis sabuk hitam. "Iya, sejak 2007 sampai 2022 beliau menjabat ketua majelis sabuk hitam," katanya.

Selain majelis sabuk hitam, lanjut Fredy, Patriati juga diberi kepercayaan sebagai ketua komisi teknis atau komtek. Jabatan komtek sendiri memang tidak bisa diemban sembarang orang. Kata Fredy, salah satu syarat wajibnya adalah berpendidikan paling rendah strata satu dan dianggap paling senior.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar