Terima Dana Hibah, KONI Harus Jamin Tak Diselewengkan

BENGKULU, KBRN: Kendati masih dakam proses penyidikan, KONI Bengkulu dipastikan bakal kembali menerima bantuan hibah dari Pemprov Bengkulu mencapai Rp 4 milyar. Alokasi dana itu antara lain adalah untuk mewujudkan target medali emas PON.

Kepala BPKP Provinsi Bengkulu Iskandar Novianto mengatakan pos anggaran yang bersumber dari dana hibah memang bisa diberikan kepada lembaga pemerintah dan non pemerintah, misalnya Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Soal penggunaannya, kata dia, berbasis kepada program kerja organisasi yang selaras dengan program pemerintah.

Selain itu, kata Iskandar, setiap penggunaan anggaran juga harus melihat aspek efisiensi dan efektifitasnya serta akuntabilitasnya. "Hibah itu kan maksudnya untuk mendukung kegiatan-kegiatan, baik NGO maupun kelompok-kelompok masyarakat yang memang selaras dengan program kerja pemerintah. Jadi kalau suatu program membutuhkan suatu komponen tertentu bisa saja. Jadi lihat untuk apa dulu dan dengan cara bagaimana?" kata Iskandar.

Terkait ada pos honor bagi pengurus inti KONI yang dianggarkan setiap bulan, menurut Iskandar, perlu dilihat dulu urgensinya. Prinsipnya adalah efisiensi. Sebab biasanya alokasi honor itu diplot menurut kegiatan yang akan dilaksanakan.

Namun, kata Iskandar, honor selama satu tahun anggaran bisa saja dialokasikan jika itu lebih efisien daripada pemberian honor di setiap kegiatan selama satu tahun.

"Misalnya ada 50 kegiatan dalam satu tahun. Kalau per kegiatan ada honornya ternyata jauh lebih mahal daripada ada pemberian honor setiap bulan, maka tak masalah dianggarkan per bulan kalau dia lebh efisien," urainya. "Tapi kalau kegiatannya hanya dua-tiga bulan lalu honornya diplot satu tahun, ya tidak bisa," tambahnya.

Oleh sebab itu pula Iskandar belum dapat memastikan apakah pos honor per bulan bagi pengurus KONI itu melanggar ketentuan atau tidak. Menurut dia, soal itu perlu dipelajari lebih dulu berdasarkan data dan dokumen yang ada serta peruntukkan hibah yang diberikan.

"Makanya kita belum bisa memastikan salah atau tidaknya. Harus dilihat dan dipelajari dulu hibahnya untuk apa dan lembaganya seperti apa dan modelnya bagaimana. Jadi harus kita lihat dulu secara utuh," kata Iskandar.

Terkait pengelola anggaran yang masih melibatkan orang-orang yang juga diperiksa dalam perkara dugaan korupsi, Iskandar mengatakan perlu dipastikan terlebih dulu statusnya. Jika yang bersangkutan menjadi pihak yang terlibat maka sebaiknya tidak lagi dilibatkan.

"Kalau terlibat, janganlah! Nanti kalau bermasalah lagi bagaimana? Jadi dipastikan betul sejauh mana keterlibatannya. Ini sebagai jaminan supaya pengelolaan anggaran tidak kembali bermasalah," kata Iskandar.

Untuk itu, tandas Iskandar, jika pemerintah melihat bahwa program dan organisasi KONI masih diperlukan maka pemerintah daerah harus memastikan agar tata kelola, SDM dan kelembagannya bisa dipercaya.

"Jangan sampai kita memberikan dana kepada lembaga atau orang yang tidak bisa kita yakini akuntabilitasnya. Jangan mengambil resiko lagi di situ. Jadi intinya bukan masalah sekedar uangnya  banyak atau tidak, tapi harus jelas setiap penggunaan keuangan negara harus jelas tujuan dan manfaatnya apa," tutup Iskandar.

Masih Proses

Sementara itu, dugaan korupsi dalam pengelolaan dana hibah KONI senilai Rp 15 milyar masih bergulir di Polda Bengkulu. Bahkan kasusnya sudah masuk tahap penyidikan yang ditandai dengan telah disamoaikannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP oleh penyidik Direskrimsus Polda ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu beberapa waktu lalu.

Meski sudah menyebut ada Rp 11 milyar uang hibah KONI tahun 2020 itu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Polda Bengkulu belum juga menetapkan siapa tersangka dalam kasus ini.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu Kombes Pol Dolifar Manurung mengatakan pihaknya masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP.

Terkait akan ada hibah lagi untuk KONI senilai Rp 4 milyar di tahun anggaran 2021 ini, Dolifar menegaskan proses penyidikan tidak sampai ke situ. Kendati denikian, ia mengingatkan agar KONI menggunakan anggaran sesuai dengan peruntukan sehingga tak kembali bermasalah dengan hukum.

"Mereka kan sudah punya acuan. Silakan ikuti acuan itu," katanya.

Dikatakan Dolifar, guna memastikan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan, pihaknya bisa saja memberikan pendampingan. Namun itu bisa dilakukan jika ada permintaan dari KONI.

"Ya, kalau kita diminta, ya kita bisa lakukan pendampingan. Tapi sejauh ini belum ada permintaan untuk pendampingan," kata Dolifar.

Minta Pendampingan IPDA

Pelaksana Ketua Umum KONI Bengkulu Sanuludin mengatakan untuk penggunaan anggaran kali ini ia sudah meminta pendampingan langsung dari Inspektorat Daerah (IPDA). Bahkan penyusunan rancangan anggaran, kata Sanuludin, dilakukan langsung oleh Dispora.

"Bahkan Kadispora turun langsung bersama tim KONI. Jadi saya yakin tak ada ruang mencuri di anggaran yang sudah disusun Dispora itu karena anggarannya kecil. Kalau di PORWIL kemarin kan memang anggarannya besar. Anggaran PON tidak," kata Sanuludin. 

Ia mengatakan, pengalokasian anggaran yang ada kini juga sangat ketat. Ia menyebut pos untuk honor pengurus saja sudah dibatasi mulai dari 1,5 juta hingga yang paling tinggi hanya Rp 3 juta. "Kalau memang tidak sanggup dengan honor yang ada silakan mundur," kata Sanuludin.

Menurut Sanuludin, dari pos anggaran Rp 4 milyar yang diproyeksikan ke KONI, alokasi untuk persiapan PON hanya Rp 1 milyar. Lalu untuk Pelatda terpadu Rp 1,2 milyar lebih. Sisanya adalah untuk operasional KONI dan biaya transportasi ke PON.

"Kita juga masih persiapkan obat-obatan. Jadi kalau pagu operasional kecil, yang besar transportasi," katanya.

Dalam urusan penggunaan anggaran, lanjut Sanuludin, KONI juga akan menerapkan standar akuntansi. Setiap pengeluaran atau belanja akan diperiksa kelengkapan administrasi dan pertanggung jawabannya. Baik pengurus KONI maupun Pengprov Cabor.

"Kami akan cek, bagaimana kondisinya, kita sudah tahu apa yang boleh apa yang tidak boleh, kita sudah punya pengalaman memberi keterangan di Polda. Jadi kita tak cuma diperiksa, tapi juga diajari bagaimana menata angaran. Kalau masih ada Pengprov yang bermain-main, ya tanggung sendiri lah," ujar Sanuludin.

Lebih lanjut Sanuludin mengakui komposisi pengurus KONI saat ini tidak banyak berubah. Masih dominan wajah-wajah lama. Ia berdalih, mereka masih dibutuhkan karena sudah bekerja.

"Kita butuh percepatan pekerjaan dan orang-orang yang paham kita libatkan. Makanya yang minta Bayu jadi sekum itu KONI Pusat. Dia kita geser dari wakil ketua. Tadinya diminta sekum itu Irwan Alwi. Tapi tidak bisa rangkap jabatan. Dia malah turun dari wakil ketua jadi kabid supaya bisa membantu," kata Sanuludin.

Karena itu pula, Sanuludin menegaskan tidak ada agenda Musprov dalam waktu dekat atau sebelum gelaran PON berlangsung. Jika ada yang bilang KONI berakhir 14 April, kata Sanuludin, dirinya punya dasar hukum yang jelas. "Silakan saja kalau ada versi begitu. Yang jelas kita punya hitam di atas putih," tegas Sanul.

Sanul menandaskan, dengan pengalaman menghadapi proses hukum di Polda Bengkulu ia berharap KONI dan Pengprov Cabor ke depan bisa lebih baik. Pengalaman itu dijadikan pembelajaran agar tidak terulang di masa mendatang.

"Saya pikir pengalaman kita dipanggil oleh Reskrim itu jadi pembelajaran. Kalau masih main-main dengan duit yang sedikit dan duit tidak sampai ke atlet, ini sangat mengecewakan. Dan saya sudah tunjuk tim untuk mengawasi. Ada standar yang harus diikuti," kata Sanul.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00