KONI Pusat 'Pecat' Mufron, Sanuludin Plt

BENGKULU, KBRN: Jabatan ketua umum KONI Provinsi Bengkulu periode 2017-2021 yang disandang Mufron Imron SE dipastikan berakhir tanpa proses Musprov. Mufron diberhentikan secara hormat oleh KONI Pusat atas sejumlah pertimbangan dan berdasarkan hasil rapat pleno pengurus KONI Bengkulu tanggal 3 Maret 2021.

Pertimbangan itu di antaranya adalah perkara hukum yang sedang membelit dan ketidak-aktifan Mufron memimpin KONI sehingga agenda wajib KONI seperti Rapat Akhir Tahun (RAT) tak terlaksana sebagaimana mestinya.

Beberapa landasan hukum yang diacu KONI Pusat terkait pemberhentian Mufron sekaligus penetapan plt ketua umum KONI Bengkulu itu adalah UU Nomor 3 Tahun 2005, PP Nomor 7 Tahun 2020, AD dan ART KONI, Keputusan Musornas XII Tahun 2019 dan SK KONI Pusat No 77 Tahun 2020.

Bahkan dalam rapat pleno pengurus KONI Bengkulu pada tanggal 3 Maret 2021 yang lalu juga telah ditetapkan tiga nama untuk diusulkan ke KONI Pusat sebagai pelaksana tugas. Mereka adalah Wakil Ketua I Bidang Organisasi, Sanuludin; Wakil Ketua II Bayu Rifwanda; dan Wakil Ketua III Bidang Anggaran, Rahimandani.

Informasi yang berhasil dihimpun RRI, KONI Pusat telah menetapkan nama Sanuludin sebagai pelaksana tugas tersebut. Hanya tinggal menerbitkan surat keputusan yang direncanakan Senin tanggal 22 Maret 2021.

Sebelumnya, Sanuludin menjelaskan bahwa penunjukan plt Ketua KONI menjadi salah satu target KONI Bengkulu agar KONI bisa melaksanakan sejumlah agenda terutama persiapan PON XX tahun 2021 Papua. Adapun agenda yang paling mendesak setelah ada plt adalah rapat kerja daerah, dan penandatanganan NPHD.

Proses Hukum

Kasus dugaan korupsi dana hibah KONI senilai Rp 15 milyar oleh Polda Bengkulu sudah naik ke penyidikan. Namun belum ada tersangka dalam perkara ini. Penyidik Direskrimsus berdalih masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Provinsi Bengkulu.

Sembari menunggu hasil perhitungan itu, penyidik juga masih melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pengurus KONI dan pengurus induk cabang-cabang olahraga. Termasuk meminta keterangan kembali dari Mufron Imron.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu Kombes Pol Dolifar Manurung mengatakan pihaknya sudah dua kali melayangkan surat panggilan kepada Mufron Imron. Namun dua kali juga Mufron tak hadir tanpa alasan yang jelas.

"Kita akan layangkan surat panggilan ketiga dengan surat perintah jemput paksa," kata Kombes Pol Dolifar. Meski sudah dua kali mangkir dan ada indikasi keberadaan Mufron tidak diketahui rimbanya, Dolifar bilang statusnya belum DPO.

Lebih lanjut dikatakan Dolifar, dugaan korupsi dana hibah KONI tahun 2020 itu terkait pos dana yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Di antaranya pos anggaran untuk pembinaan ke cabang olahraga.

"Ada yang diserahkan, ada yang tidak diserahkan. Yang jelas, indikasinya ada anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa ditunjukkan pertanggungjawabannya," kata Dolifar.

Sementara itu, meski KONI tengah diproses atas dugaan penyimpangan dalam penggunaan daha hibah tahun 2020, Pemprov dan DPRD Bengkulu sudah menyetujui alokasi anggaran mencapai Rp 4 milyar untuk KONI. Dana itu untuk operasional dan persiapan PON XX Papua.

Terkait hal itu, Dolifar mengingatkan agar penggunaannya nanti mengacu ke aturan yang sudah ditetapkan. "Mereka kan sudah punya acuan. Silakan ikuti acuan itu," katanya.

Dikatakan Dolifar, guna memastikan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan, pihaknya bisa saja memberikan pendampingan. Namun itu bisa dilakukan jika ada permintaan dari KONI.

"Ya, kalau kita diminta, ya kita bisa lakukan pendampingan. Tapi sejauh ini belum ada permintaan untuk pendampingan," kata Dolifar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00