Kementrian PUPR Diminta Bedah Semua Rumah Tak Layak Huni di Bengkulu

KBRN, Bengkulu : Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief meminta, kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai mitra kerjanya, untuk membedah semua rumah di Bengkulu yang telah diverifikasi, dan dinyatakan layak untuk menerima bantuan tersebut.

"Manfaat program ini benar-benar terasa bagi masyarakat kurang mampu. Apalagi di masa pandemi ini mereka diminta untuk lebih banyak di rumah. Banyak warga yang sudah melewati proses verifikasi menanti kapan giliran rumah mereka yang dibedah," kata Riri Damayanti John Latif di sela-sela kesibukannya ketika diwawancara mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Senin (9/11/2020).

Perempuan yang mendapat gelar Anak Suku Adat Tiang Empat dari Masyarakat Adat Pematang Tigo ini menjelaskan, berdasarkan informasi sementara yang ia peroleh, terdapat lebih dari 7 ribu warga yang telah melewati proses verifikasi.

"Tahun ini ada 2 ribu lebih penerima manfaat di Bengkulu. Tahun 2021 informasi yang saya peroleh kuota jumlah penerima turun karena pandemi covid-19. Tapi nilai bantuan untuk rumah yang dibedah bertambah," ungkap Riri.

Selain itu Senator Bengkulu ini berharap kuota BSPS di Bengkulu tak dikurangi, minimal bisa tetap atau bertambah.

"Kalau pun karena kondisi yang tidak memungkinkan, berikan bantuannya secara merata dan prioritaskan ke daerah-daerah yang layak atau yang benar-benar membutuhkan," pesan Riri.

Ia menambahkan, Kementerian PUPR mestinya dapat memperbanyak program-program nyata seperti ini karena berdampak besar dan nyata terhadap kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Program-program serupa ini mestinya diperbanyak, jangan dikurangi. Yang layak dikurangi adalah program-program yang tak bersentuhan langsung dengan masyarakat," demikian Riri Damayanti.

Data terhimpun, BPSP adalah program Kementerian PUPR sebagai upaya membuka kesempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tengah Pandemi Covid-19 dengan jalan meningkatkan kualitas rumah untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia.

Tahun 2020 ini, anggaran BSPS dialokasikan sebesar Rp4,6 triliun untuk peningkatan kualitas di 449 kabupaten/kota dan membangun baru di 151 kabupaten/kota. Setiap rumah mendapat bantuan senilai Rp17,5 juta yang diberikan tidak dalam bentuk uang tunai, namun bahan bangunan yang digunakan untuk membangun.

Dana Rp17,5 juta tersebut dialokasikan Rp15 juta untuk material bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00