Dikukuhkan, A Jakfar : APKASINDO Bengkulu Siap Perjuangkan Aspirasi Petani Sawit

Pengukuhan pengurus APKASINDO Bengkulu

KBRN, Bengkulu : Kepengurusan wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit (APKASINDO) Provinsi Bengkulu periode 2022-2027, secara resmi dikukuhkan pada Senin, (27/6/2022), bertempat di salah satu hotel berbintang di Kota Bengkulu.

Pengukuhan Pengurus DPW APKASINDO Provinsi Bengkulu yang diketuai A Jakfar dan Sekretaris Jon Simamora ini dilaksanakan langsung oleh Ketua Umum DPD APKASINDO Dr. Gulat ME Manurung, dengan dihadiri Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah yang juga sebagai Dewan Pembina APKASINDO Provinsi Bengkulu, perwakilan dari Kementrian Koperasi dan UMKM, Forkopimda Provinsi, Kepala Dinas TPHP Provinsi Ricky Gunarwan dan dari pihak GAPKI, KADIN Provinsi Bengkulu serta pengurus APKASINDO Kabupaten dan Kota.

"Perjuangkan selalu aspirasi petani. Apalagi harga beli Tandan Buah Segar (TBS) Sawit di Bengkulu terendah se Indonesia," kata Ketua Umum DPP ASPAKINDO Provinsi Bengkulu Dr. Gulat ME Manurung, seusai mengukuhkan dan menyerahkan pataka serta juga memakaikan jaket ASPAKINDO.

Sementara itu Ketua DPW ASPAKINDO Provinsi Bengkulu A Jakfar menyatakan siap mengemban amanah ini dan akan memperjuangkan aspirasi petani kelapa sawit, tidak saja di tingkat daerah, tapi sampai ke pusat.

"Masalah yang dihadapi petani sawit ini merupakan global, makanya kita bersama-sama memperjuangkannya di tingkat pusat, dan sudah bertemu dengan Pak Presiden, terutama mencabut larangan ekspor CPO dan turunannya beberapa waktu lalu sudah terealisasi," ujarnya.

Jakfar juga menyampaikan sejalan dengan yang disuarakan Ketua Umum ASPAKINDO pusat dan Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah bahwa agar harga TBS Sawit bisa naik, dengan mengevaluasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 1 tahun 2018 tentang pengaturan harga TBS Sawit pekebun mitra, dan mencabut kebijakan beban ekspor, yakni domestic market obligation (DMO), market price obligation (DPO) dan Flush Out (FO) Minyak Sawit. Mengingat memang memberatkan pengusaha, namun dibebankan kepada petani sawit.

Bahkan ketetapan harga TBS di Bengkulu yang pekebun swadaya, ditentukan pihak pabrik kelapa sawit (PKS). Artinya ketetapan dari pemerintah daerah tidak berlaku.

"Jika apa yang kita aspirasikan itu ditindak lanjuti nantinya oleh pemerintah pusat, Insya Allah harga TBS sawit akan beransur membaik," pungkasnya yang melanjutkan kegiatan ASPAKINDO Provinsi Bengkulu dengan Fokus Group Diskusi (FGD), mengambil tema Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Kelapa Sawit, yang dipandu Sekretaris DPW ASPAKINDO Bengkulu Jon Simamora.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar