Gubernur Bengkulu Teruskan Aspirasi untuk Mencabut Larangan Ekspor CPO

Gubernur Bengkulu bakal meneruskan aspirasi masyarakat untuk membuka larangan ekspor CPO

KBRN, Bengkulu : Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menerima aspirasi sejumlah gabungan petani kelapa sawit di Bengkulu untuk meneruskan surat terbuka pemberhentian larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. 

Selanjutnya, Gubernur Rohidin akan menyampaikan surat tersebut kepada Presiden Jokowi Widodo melalui Kementerian Perdagangan RI agar kebijakan tersebut diubah. 

"Aspirasi Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sudah kami terima. Kami akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden melalui Kemendag RI terkait permintaan pencabutan larangan ekspor CPO," kata Gubernur Rohidin, Selasa (17/5/2022).

Namun demikian, Gubernur menegaskan agar perusahaan kelapa sawit yang ada di Bengkulu mematuhi 20 persen kesediaan domestic market obligation (DMO) atau batas wajib pasok yang mengharuskan produsen minyak sawit untuk memenuhi stok dalam negeri sesuai ketentuan.

"Setelah itu dipatuhi, kami akan sampaikan surat pencabutan ini," kata Rohidin.

Melalui rekomendasi ini, gubernur berharap harga tandan buah segar kelapa sawit di berbagai daerah di Bengkulu akan kembali normal dan petani sawit tidak akan lagi sulit menjual TBS-nya.

Sementara itu sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma, Dirhanjoyo atas nama petani sawit Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, menyampaikan aspirasinya meminta pemerintah mencabut larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan turunannya.

Ia membawa spanduk bertuliskan "stabilkan harga kelapa sawit, bebaskan ekspor CPO" di kantor Gubernur Bengkulu agar meneruskan surat terbuka kepada presiden RI Joko Widodo.

Menurutnya, ada banyak petani yang menggantungkan diri dengan komoditas ini. Dengan adanya larangan ekspor membuat harga TBS kelapa sawit semakin tak berharga. 

Keluhan ini menurutnya tidak hanya terjadi di Kabupaten Seluma melainkan juga dirasakan para petani sawit di Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Mukomuko. 

"Kami harap pemerintah pusat mengambil kebijakan tepat untuk tidak menyetop ekspor CPO," singkatnya

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar