OJK Siap Bersinergi Dengan DPD Awasi Bantuan PEN

KBRN, Bengkulu : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi Bengkulu siap bersinergi dengan lembaga ataupun instansi manapun, dalam mengawasi penyaluran bantuan dari pemerintah pusat untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Terlebih, Wakil Ketua III DPD RI Sultan Bahtiar Najamudin saat ini tengah menyoroti penyaluran dana bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid 19 di negeri ini, termasuk di Bengkulu.

"Kita menyambut baik jika ada lembaga ataupun instansi lainnya yang ingin menggandeng OJK dalam pengawasan penyaluran PEN bagi UMKM. Apalagi  pengawasan dalam penyaluran bantuan PEN yang bertujuan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat, memang menjadi salah satu perann OJK,” ungkap Kepala OJK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Tito Adji Siswantoro dalam keterangannya di Bengkulu.

Tito menjelaskan, bantuan PEN dari pemerintah pusat itu disalurkan melalui Perbankan, baik Perbankan yang termasuk BUMN ataupun swasta. Bahkan pihaknya akan mendapatkan laporan kemana saja penyalurannya dari perbankan.

“Kita dari OJK, setelah menerima laporan akan melakukan audit. Kemungkinan besar bulan depan, laporan yang dimaksud sudah kita terima. Setelah itu langsung kita lakukan audit dengan cara mengambil sampling," terangnya pada Sabtu, (27/2/2021).

Lebih jauh ditambahkan, sepengetahuannya untuk tahun lalu bantuan PEN ke Provinsi Bengkulu sekitar Rp 200 miliar. Sedangkan untuk tahun ini pihaknya belum mengetahui angka secara pasti.

"Kita pastikan juga bakal mendorong penyaluran PEN oleh Perbankan berjalan baik, sehingga tujuan dari penyaluran itu bisa tercapai maksimal," jelas Tito.

Sebelumnya, Wakil Ketua III DPD RI Sultan Bahtiar Najamudin menyatakan, pihaknya ingin memastikan penyaluran dana PEN itu tepat sasaran. Pasalnya ada laporan, penerima dana tersebut diduga masih ada yang belum tepat sasaran. Lantaran yang mendapatkan ada kecendrungan dekat dengan perbankan dan koordinator pendatanya.

“Kita ingin mendapatkan data pelaku UMKM di Bengkulu, sebab tidak dipungkiri ada saja yang belum tepat sasaran. Kita (DPD,red) akan mengandeng OJK, karena hasil data dan fakta lapangan ini juga akan dilakukan rapat kerja dengan kementrian terkait nantinya di Jakarta,” demikian Sultan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00