Modal Inti Bakal Terpenuhi, Rekrutmen Pegawai Bank Bengkulu Disorot

KBRN, Bengkulu : DPRD Provinsi Bengkulu tidak sependapat jika PT. Bank Bengkulu turun kasta menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Turun kasta tersebut akan terjadi apabila tidak mampu memenuhi modal inti sebesar Rp. 1 triliun, sesuai amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 41/POJK.03/2019.

“Dari hasil rapat pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu bersama Ketua Fraksi-Fraksi dan manajemen Bank Bengkulu, semua setuju memenuhi modal inti menjadi Rp. 1 triliun. Terlebih, menutupi untuk kekurangan modal inti sebesar Rp. 100 milyar lebih tersebut, dikabarkan sudah ada pihak ketiga yang akan menalanginya,” ungkap Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi, seusai mengikuti pembahasan Bank Bengkulu menjadi BPR.

Menurut Sumardi, meski untuk menutupi kekurangan modal inti tersebut bersumber dari pihak ketiga, Fraksi Demokrat DPRD Provinsi tidak menyampaikan persetujuannya, namun jika harus di ambil melalui dana APBD Provinsi Bengkulu yang setiap tahunnya juga telah mengembalikan deviden, sebagai tambahan penyertaan modal, tidak memungkinkan lagi.

Artinya, pengembalian deviden yang nilainya belasan milyar itu, menandakan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD Provinsi Bengkulu, untuk membantu salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di usaha perbankan ini, di nilai sudah lebih cukup.

Oleh karena itu, kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi ini, tinggal lagi dari direksi bersama manajemen Bank Bengkulu sendiri. 

“Apabila sejak awal Bank Bengkulu yang di pimpin Pak Agus Salim melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak legislatif, tentu kejadiannya tidak akan seperti ini. Makanya, kita sesalkan. Apalagi dalam rapat bersama ini Pak Agus Salim juga berhalangan hadir, karena beralasan masih sakit. Setelah ini, kita akan panggil lagi Pak Agus Salim dan Ibu Yanti, karena kabarnya kekurangan modal inti itu akan dimasukan pihak ketiga setelah di gelarnya Rapat Umum Pemegang Saham Khusus (RUPSus) pada April 2021 mendatang,” sesal Sumardi pada Selasa, (17/11/2020).

Lebih lanjut Anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan (dapil) Kota Bengkulu ini juga menyayangkan, sikap direksi Bank Bengkulu yang selama kepemimpinan Agus Salim, sampai 2 kali melakukan penerimaan pegawai baru yang di duga memakai sistem tertutup. Padahal sepengetahuan  jumlah pegawai bank Bengkulu yang ada, sudah di nilai terlalu banyak.

“Khusus terkait penerimaan pegawai baru Bank Bengkulu, DPRD Provinsi akan membahas kembali secara khusus. Bahkan tidak menutup kemungkinan membentuk Panitia Khusus (Pansus). Mengingat dari rapat pimpinan DPRD bersama Ketua Fraksi-Fraksi sempat menggaungkan untuk pembentukan Pansus di maksud,” tutup Sumardi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00