Legislator Usulkan Mess Pemda Dikelola BUMD

Irwan Iriadi

KBRN, Bengkulu : Lantaran tak kunjung jelas-nya pengelolaan salah satu aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, Mess Pemda yang terletak di kawasan Tapak Paderi, Komisi II DPRD Provinsi mengusulkan agar di kelola oleh salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Usulan tersebut muncul karena dari beberapa kali dilakukan lelang untuk mencari pihak ketiga yang akan mengelola, awalnya sempat ada pemenangnya, namun dibatalkan. Kemudian tersiar kabar, ada pihak investor yang berminat mengelola, tetapi juga batal.

“Masalah Mess Pemda ini memang sangat krusial, karena sebelumnya ada pemenang lelang, tapi dibatalkan. Begitu juga baru-baru ini ada investor asal Korea yang akan mengelola, tapi kembali batal. Makanya, saran saya kepada Pemprov Bengkulu agar menyerahkan pengelolaannya kepada salah satu BUMD kita,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Irwan Iriadi ketika menyikapi bangunan Mess Pemda yang sampai sekarang belum juga termanfaatkan. 

Irwan menilai, dengan diserahkan pengelolaan Mess Pemda ke saqlah satu BUMD milik Pemerintah Daerah, diperkirakan masalah lelang yang selama ini akan teratasi. Pasalnya keberadaan BUMD sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah untuk mengelola potensi yang ada di daerah agar mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk mendatangkan para investor ke daerah ini.

“Serahkan ke BUMD untuk mengelola termasuk mencari investor yang akan mengelola Mess Pemda dan tidak terus berkutat dengan soal lelang-lelang tanpa ada hasilnya. Apalagi sektor usaha yang dijalani BUMD bukan satu bidang saja, melainkan juga ada sektor jasa, seperti pengelolaan aset daerah untuk mendatangkan PAD,” kata pria yang akrab di sapa Edi Ramli ini pada Senin, (9/11/2020).

Lebih lanjut ditambahkan politisi Gerindra ini, sebagai bentuk suport pihak legislatif terhadap keberadaan salah satu BUMD milik Pemprov Bengkulu, dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk merubah status hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas atau Perseroaan Daerah.

Oleh karena itu dengan perubahan status hukum BUMD seperti BIMEX bisa diberikan kepercayaan untuk mengelola Mess Pemda.

Apalagi saat ini BIMEX juga sedang melakukan penjajakan dengan pihak investor untuk rencana pembangunan rel kereta api dari Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong menuju Kota Bengkulu.

“Pansus saat ini memang masih membahas perubahan status hukum PD BIMEX, yang tujuan memperkuat keberadaannya nanti, sehingga ketika diberikan kepercayaan mengelola aset dan mendatangkan para investor berjalan dengan baik,” tukas Anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah ini.

Sementara diketahui, sebelumnya mess pemda Bengkulu saat di lelang dimenangkan oleh PT. Sekotong Group, namun dibatalkan.

Kemudian, pada Februari lalu Pemprov menunjuk PT. Pasific Global Investment sebagai pengelola, karena saat lelang hanya investor asal Korea itu yang melakukan penawaran. Tetapi belakangan investor Korea tersebut tidak menunjukan progres serta melengkapi berkas yang telah di minta untuk pengeloaan bangunan yang di bangun era Gubernur Agusrin M. Najamudin tersebut.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00