Pemulihan Ekonomi, Senator Kanedi Sarankan Pemerintah Modifikasi Program

KBRN, Bengkulu : Dalam memulihkan ekonomi akibat dampak wabah pandemi Covid 19 yang belum diketahui berakhirnya, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong pemerintah agar dapat memodifikasi program yang akan dilaksanakan.

Artinya jika selama ini kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya menyentuh langsung kepentingan rakyat, agar rubah.

Pernyataan itu diungkapkan Anggota DPD RI dari Provinsi Bengkulu Ahmad Kanedi, dalam Dialog Bengkulu Menyapa dengan tema “Langkah Pemulihan Ekonomi Ditengah Pandemi, yang diselenggarakan RRI Pro Satu Bengkulu pada Senin,(6/12/2021).

“Modifikasi program, seperti, melaksanakan program padat karya, karena di Bengkulu, sekitar 75 persen sektor ekonomi masih digerakkan oleh belanja pembangunan,” kata Kanedi.

Selain itu menurut Senator Kanedi, pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada, agar segera merealisasikan belanja pembangunan, yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Selain itu Kanedi mengajak masyarakat, untuk dapat menghindari pola hidup konsumtif, tetapi mengarah ke produktif.

Termasuk pelaku usaha, agar dalam menjual produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kekinian.

“Dari itu semua juga, yang tidak kalah pentingnya sinergitas program bersama-sama, tidak saja pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta kota. Mengingat jika berjalan sendiri-sendiri dikawatirkan tidak akan maksimal dalam pemulihan ekonomi masyarakat,” terang pria yang akrab disapa Bang Ken ini.

Senada dengan itu, Praktisi Pemberdayaan Masyarakat Bengkulu M Sis Rahman mengakui, dampak dari pandemi wabah Covid 19 ini sangat luar biasa, karena bisa memiskinkan masyarakat, karena tidak bisa bekerja dan disisi lain kondisi daerah perekonomian tidak berjalan.

Oleh karena itu, Sis Rahman menilai, memulihkan ekonomi masyarakat disamping setuju dilaksanakan program padat karya, juga diberikan bantuan sosial (bansos).

“Khusus bansos diharapkan, agar jangan diberikan bersifat sesaat saja, tetapi seharusnya berkesinambungan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Lalu masyarakat juga membutuhkan modal usaha dengan bunga rendah. Semoga bisa dilaksanakan pemerintah daerah mulai tahun depan,” pungkas Sis Rahman.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar