DPRD Provinsi Bengkulu Belum bisa Proses PAW Komisioner KIP

KBRN, Bengkulu : Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu belum bisa memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Bengkulu, Tri Susanti, SH yang diketahui meninggal dunia.

Hal itu dikarenakan surat usulan atau laporan yang disampaikan KIP Provinsi Bengkulu sebelumnya, masih ada poin yang terkesan belum sesuai dengan regulasi.

Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, SP, M.Si dalam keterangannya.

Menurut Jonaidi, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Ketua Komisi I DPRD Provinsi terkait PAW komisioner KIP Provinsi Bengkulu ini. Dari koordinasi itu diketahui jika surat usulan atau laporan yang disampaikan KIP beberapa waktu lalu, masih ada yang belum sesuai regulasi, sehingga diminta KIP terlebih dahulu harus merevisi surat usulan atau laporan tersebut.

"Untuk revisi yang dimaksud sampai sekarang belum disampaikan kembali ke Komisi I DPRD Provinsi. Dengan itu secara otomatis kitapun belum bisa memrosesnya. Kalau surat itu sudah disampaikan kembali, barulah kita sampaikan ke Pemprov," kata Jonaidi pada Kamis, (29/7/2021).

Jonaidi menjelaskan, penyampaian usulan PAW ke Pemprov nanti, tentunya melalui unsur pimpinan atas nama kelembagaan, agar Gubernur bisa segera meng-SK-kan, sekaligus melantik komisioner yang berganti melalui proses PAW.

"Secara prinsip sebenarnya tidak ada persoalan lagi, tinggal kita menunggu perbaikan surat usulan atau laporan dari KIP Provinsi," tegas Jonaidi.

Mengenai pengganti, Jonaidi menerangkan, sesuai mekanisme dan aturan, nomor urut 6 saat seleksi komisioner KIP yang naik untuk menggantikan komisioner yang meninggal dunia.

"Tidak ada yang namanya seleksi ulang lagi. Mengingat komposisi 10 besar komisioner KIP merupakan hasil seleksi yang legal dan sesuai peraturan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KIP Provinsi Bengkulu, Albert Satya Jaya, SE menambahkan, terkait proses PAW tersebut, pihaknya sudah menyampaikan surat laporan kepada Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu.

"Kewenangan kita hanya sebatas melaporkan saja bahwa ada komisioner KIP yang meninggal dunia, sehingga harus dilakukan pergantian," tukas Albert. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00