Penundaan Bahas Raperda RPPH Tak Diakomodir, Fraksi Gerindra Pilih WO

KBRN, Bengkulu : Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu meminta, menunda pembahasan Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPH) Provinsi Bengkulu.

Permintaan penundaan terhadap pembahasan Raperda tersebut, mulai ditunjukan Fraksi Gerindra yang beranggotakan 6 anggota DPRD Provinsi ini, ketika Rapat Paripurna pada Selasa, (20/10/2020), dengan agenda jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda di maksud. Ditambah lagi, sejak awal telah meminta belum dilakukan pembahasan, sehingga karena tidak diakomodir permintaan tersebut, akhirnya memilih Walk Out (WO) atau keluar dari ruang sidang.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi, Jonaidi menyampaikan, sebagaimana diketahui, Raperda RPPH itu yang menjadi dasarnya UU No 32 tahun 2009.

Sedangkan yang menjadi persoalan, dengan adanya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, mereduksi beberapa pasal dalam UU No 32 tahun 2009, di hapus. Oleh karena itu, idealnya Omnibus Law tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Raperda RPPH. Sementara masalahnya sekarang, Omnibus Law juga belum resmi di-undangkan.

"Jika tetap dibahas, kita menilai terjadi pemborosan termasuk dari segi anggaran. Mengingat untuk membahas itu, kita pasti rapat dan membutuhkan konsumsi, serta juga kunjungan-kunjungan. Bahkan dalam pembahasannya nanti diperkirakan juga belum akan ada keputusannya," kata Jonaidi.

Selian itu menurutnya, dalam membuat Perda itu, tidak boleh bertentangan dengan UU. Apalagi dalam Omnibus Law itu, juga dikabarkan ada pasal yang memuat partisipasi publik dalam pengawasan lingkungan di hapus.

Padahal peran pasal itu sangat penting, yang mana keterlibatan masyarakat dalam mengawasi lingkungan sangat dibutuhkan.

“Kita tidak ingin pembahasan Raperda ini, di rubah lagi isinya nanti. Maka sebaiknya tunggu dulu diundangkan UU Omnibus Law,” kata Anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Seluma ini.

Senada dengan itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi, Herwin Suberhani, SH menambahkan, sikap WO dari seluruh anggota Fraksi Gerindra sebagai bentuk komitmen pihaknya yang sejak awal meminta agar Raperda tentang RPPH itu, belum di bahas.

"Dengan sikap demikian juga, kita (Gerindra,red) tidak mengirimkan anggotanya sama sama sebagai utusan untuk bergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Raperda RPPH. Silakan saja membahas, yang jelas kita tidak ikut," pungkas Herwin.

Di bagian lain, Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri menyampaikan, terkait Raperda RPPH itu, materi muatannya dalam rancangan UU Cipta Kerja yang disahkan tanggal 5 Oktober lalu.

Dimana pada pasal 185, ketentuan penutup dinyatakan bahwa UU No 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan hidup, tidak dicabut.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00