Bentuk Badan Serupa BPDP-KS Untuk Bantu Petani Kopi dan Karet

Riri Damayanti John Latief

KBRN, Bengkulu : Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Hj Riri Damayanti John Latief mengapresiasi kinerja pemerintah, dalam memastikan bertahannya harga komoditas kelapa sawit di Bengkulu.

Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari bantuan peremajaan sawit melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebesar Rp. 25 juta per hektare yang dikucurkan oleh pemerintah.

"Harga sawit di Bengkulu masih oke. Meski lagi pandemi tapi laporan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit) pasokan minyak sawit dari Bengkulu untuk berbagai keperluan, khususnya pangan berjalan lancar," kata Riri ketika di konfirmasi mengenai hasil pengawasan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pada Senin, (19/10/2020).

Selain itu Riri menyarankan, bantuan dari badan serupa BPDP-KS kepada petani kopi dan karet, layak di bentuk serta di akomodir dalam Undang-Undang.

Mengingat keberhasilan yang di raih patut dipertahankan dan ditingkatkan. Apalagi di tengah pandemi, perkebunan adalah solusi untuk sejahtera.

“Sejak pandemi Covid-19, banyak petani kopi di Bengkulu mengeluh seiring anjloknya harga jual kopi, dari Rp 21.000 per kilogram menjadi Rp 16.000 per kilogram. Bahkan bukan hanya petani kopi, juga petani karet mengeluhkan sama. Oleh karena itu diharapkan, bantuan kepada petani sawit juga bisa diterapkan untuk petani kopi dan karet. Biar semua sama-sama bisa memenuhi kebutuhan pokok, dan mengembangkan usahanya," tegas Perempuan berparas ayu kelahiran Bengkulu 4 Februari 1990 ini.

Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini berharap, di Bengkulu tidak ada lagi hasil komoditas pertanian yang tidak dapat di prediksi kisarannya. Mengingat semua hasil komoditas petani harus bisa di serap industri dengan harga yang pantas dan mensejahterakan.

“Subsidi atau bantuan berhak diperoleh sama semua petani, jangan hanya kepada pemain industri besar tanpa memperdulikan petani," Riri Damayanti mengingatkan.

Untuk diketahui, pengawasan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah manifestasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; Pasal 292 serta Pasal 293 Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPD RI, dan Peraturan DPD RI Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan DPD RI.

Pengawasan dilakukan sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020.

Hasil pengawasan ini akan disampaikan dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2020-2021.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00