Demo Hari Tani di depan kantor DPRD Bengkulu Dibubarkan Paksa

KBRN, Bengkulu : Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTN), puluhan massa yang terdiri dari mahasiswa dan petani pada Kamis, (24/9/2020) siang, menggelar aksi di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu.

Dari aksi mengatas-namakan “Gerakan Bengkulu Berdaulat” yang awalnya berlangsung tertib dan mematuhi protokol kesehatan, dengan menggenakan masker dan menjaga jarak, seusai menyampaikan aspirasinya dilakukan pembubaran paksa oleh aparat kepolisian melalui semprotan air dari mobil watercanon.

Bahkan sebelumnya, juga sempat diwarnai perdebatan, dan kemudian 3 perwakilan anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, Gunadi Yunir, dan Zulasmi Octarina, menemui massa.

Hanya saja setelah aspirasi sebanyak 8 poin disampaikan pendemo, massa tetap bertahan dan berorasi. Padahal aparat kepolisian meminta segera membubarkan diri, sehingga akhirnya terjadi pembubaran paksa oleh aparat kepolisian.

Kapolres Kota Bengkulu, AKBP. Pahala Simanjuntak SIK ketika dikonfirmasi menyampaikan, aksi dalam rangka peringata HTN sama-sama di lihat sempat terjadi ketegangan, lantaran massa tidak mau membubarkan diri. Padahal aksi ini sejak awal sudah menyalahi aturan. Dimana seharusnya surat pemberitahuan 3 hari sebelum aksi berlangsung, namun baru disampaikan kemarin.

Kemudian berkaitan dengan Covid-19, dikawatirkan aksi ini memicu klaster baru.

“Dari aksi sempat diamakan 8 orang yang tergabung dalam massa aksi. 8 orang ini nantinya dimintai keterangan, termasuk juga Koordinator Lapangan (Korlap) nanti bakal di panggil.

Senada dengan itu, sebelumnya Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler menyampaikan, pada prinsipnya apa yang menjadi aspirasi para mahasiswa dan petani benar, bahkan wajib diperjuangkan, baik itu aspirasi terkait reforma agraria, mapun RUU Cipta Kerja (Omnibus Law).

“Dalam aksi kita hanya menyesalkan dibubarkan paksa. Hendaknya massa dalam menyampaikan aspirasi dengan cara yang lebih humanis, mengingat saat ini pandemi Covid-19,” kata politisi PAN ini.

Sementara itu, Korlap Aksi, M. Franki Wijaya mengatakan, melalui aksi pihaknya meminta peran DPRD untuk menyelesaikan koflik-konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang perkebunan. Tetapi pihaknya juga menyayangkan sikap kepolisian yang melakukan pembubaran paksa, padahal aksi ini berjalan damai.

“Tuntutan kita, pertama gagalkan Omnibuslaw (RUU Cipta Kerja), jalankan Reforma Agraria sejati dan pastikan kesejahteraan petani. Lalu, hentikan konflik agraria dan kriminalisasi terhadap petani di Bengkulu, jangan perpanjang HGU yang habis masa berlakunya, serta berikan HGU terlantar dan IUP terlantar untuk rakyat. Kemudian jamin stabilitas harga hasil pertanian rakyat, wujudkan ketahanan pangan Indonesia dan fokus tuntaskan pandemi Covid-19,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00