Polres Lebong Terjunkan 190 Personil Amankan Pilkada Lebong

BENGKULU, KBRN: Polres Lebong memastikan telah memetakan potensi dan tingkat kerawanan di wilayah Kabupaten Lebong dalam menghadapi Pilkada 2020.

Kapolres Lebong AKBP Ichsan Nur mengatakan hingga kini tidak ada potensi kerawanan yang menonjol di Lebong. "Cuma lokasi atau geografis saja yang jauh," imbuhnya.

Beberapa wilayah rawan karena letak geografis yang jauh itu di antaranya Desa Sungai Lisai, Kecamatan Pinang Belapis. Desa ini belum bisa diakses dengan roda empat. "Sepeda motor saja mesti yang model adventure," sebut Ichsan.

Adapun kerawanan lainnya, tambah Ichsan, adalah konflik antar pendukung. Namun ini juga berlaku di semua wilayah yang gelar Pilkada.

Kata Ichsan, pendukung pasangan calon kepala daerah kemungkinan terbagi menjadi empat kelompok sesuai dengan jumlah bakal kandidat yang digadang-gadang maju.

Lebih lanjut dikatakan Ichsan, untuk pengamanan tahapan Pilkada Lebong pihaknya akan menurunkan 2/3 kekuatan atau sekitar 190 personil.

Pembagian jumlah sebaran personil juga akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan. "Kita akan ikuti ketentuan Mabes Polri. TPS jauh misalnya kita tugaskan satu TPS satu anggota," katanya.

Di sisi lain Ichsan Nur mengungkap rencana Lebong untuk mengajukan gugatan pembatalan Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tapal Batas Bengkulu Utara dengan Lebong menyusul terbitnya Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.Di Permendagri 72/2019 ini luas wilayah Lebong kembali ke semula atau sama dengan luasan yang ditetapkan dalam UU Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Kepahiang dan Lebong Dalam Provinsi Bengkulu, yakni 1900 km persegi.

"Sementara dengan terbitnya Permendagri 20/2015, luas wilayah Lebong berkurang 1700 an Km," kata Ichsan.

Dengan terbitnya Permendagri 72/2109, kata Ichsan, wilayah Padang Bano saat ini bisa dibilang sudah 50 persen kembali ke Lebong. "Biar 100 persen tinggal keputusan MK," analisisnya.

Dengan adanya rencana menggugat ke MK itu Ichsan melihat tak ada potensi konflik di akar rumput. "Ya ini kan berurusan di pengadilan. Jadi kita harapkan tidak perlu ada konflik di wilayah itu," ujarnya.

Meski demikian Ichsan  memastikan pihaknya akan mengantisipasi kemungkinan apa pun di lapangan. Termasuk potensi kerawanan jelang Pilkada."Kita akan lihat KTP nanti. Sebab sebagian warga sudah ada yang ganti KTP Utara, sebagian masih KTP Lebong. Kita harapkan jangan sampai ribut lah ya. Sebab kita ini mau pilih pemimpin. Bukan mau konflik," katanya.

Seperti diketahui jumlah pemilih di wilayah Padang Bano sebelum Permendagri  20/2015 diterbitkan ada sekitar 4000-an lebih.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00