Perempuan Bengkulu Cari Pemimpin Peduli Keadilan Gender dan Ekologis

KBRN, Bengkulu : Jaringan Perempuan Pejuang Keadilan Gender dan Ekologis (JPPKGE) Bengkulu menyerukan, agar calon pemimpin yang ikut dalam pemilihan kepala daerah, untuk memiliki wawasan dan perhatian serius terhadap isu keadilan gender dan ekologis. 

Dengan itu, kepedulian dan keberpihakan terhadap isu perempuan dan lingkungan hidup, dapat menjadi pertimbangan setiap kebijakan yang akan diputuskan.

"Kebijakan daerah haruslah responsif gender dan lingkungan. Jangan abaikan suara perempuan," ujar Koordinator JPPKGE Susila Elawati, seusai hearing menyampaikan aspirasinya kepada Plt Sekwan Provinsi Bengkulu, M. Rizal, pada Kamis (13/8/2020).

Dari pengalaman para perempuan di daerah, Susila menjelaskan, sampai saat ini, sikap dan responsif pemerintah terhadap keadilan gender dan lingkungan hidup masih belum terwujud. Apalagi beberapa kebijakan yang digulirkan, cenderung tidak mempedulikan aspirasi perempuan dan kepentingan lingkungan.

Selain itu di wilayah yang bersentuhan dengan izin pertambangan misalnya, mayoritas perempuan justru menolak kehadiran pertambangan. Apalagi mereka menilai, bahwa tambang hanya menimbulkan kerugian dan kerusakan lingkungan yang meninggalkan dampak sangat lama.

"Kami para perempuan akan kesulitan mencari air bersih untuk memasak, mencuci dan lainnya," kata Susila. 

Tak cuma itu, aktivitas pertambangan juga ikut membuat nyawa para perempuan terancam. Bahkan tambang membuat jalan desa rusak dan para ibu hamil bisa keguguran atau kecelakaan.

Begitu pun dari sektor lain, seperti penyediaan pangan. Dampak ekologis yang muncul dari aktivitas yang tidak ramah lingkungan, telah membuat para perempuan desa kesulitan untuk memenuhi pangan keluarga.

Disisi lain, lahan yang menyempit dan tidak adanya ruang bagi perempuan untuk menentukan hak atas tanah atau tanamannya, menjadi ancaman bagi kualitas pangan keluarga. 

"Pangan akhirnya beli dan sangat tergantung dengan pasokan pasar," katanya. 

Atas itu, JPPKGE yang merupakan 11 kelompok perempuan akar rumput dari empat kabupaten di Provinsi Bengkulu yakni, Kaur, Seluma, Kepahiang dan Rejang Lebong, mendesak sekaligus menyerukan kepada masyarakat Bengkulu, dan calon pemimpin yang akan ikut dalam prosesi Pilkada untuk, mengakui keberadaan perempuan sebagai sebuah entitas penting dan melibatkannya dalam pengaturan wilayah kelola dan kebijakan

Lalu, mendesak agar DPRD Provinsi untuk memantau setiap aktivitas dan kebijakan pemerintah agar dapat lebih berwawasan keadilan gender dan ekologis.

Kemudian meminta agar DPRD Provinsi ikut memperhatikan keadilan gender dan ekologis melalui penganggaran program dan pendanaan yang berhubungan dengan perempuan dan lingkungan hidup yang lebih baik.

Selanjutnya, meminta agar setiap siapa pun yang akan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap isu keadilan gender dan ekologis.

Sementara itu, Plt Sekwan Provinsi Bengkulu M Rizal menyambut baik terhadap apa yang diaspirasikan JPPKGE, dan sangat tepat disampaikan kepada para wakil rakyat.

Untuk itu karena pimpinan bersama anggota DPRD Provinsi tidak berada di tempat, aspirasi ini akan disampaikan dalam rapat, dan jika perlu diagendakan dalam Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi, guna dibahas secara khusus.

"Aspirasi dari JPPKGE, akan disampaikan ke Pemerintah Daerah dan ke Kementrian terkait, sehingga apa yang mereka perjuangkan baik dari segi pengawasan, anggaran dan aturan permasalahan keadilan gender serta ekologis dapat benar-benar terealisasi nantinya. Mengingat saya secara pribadi juga prihatin menyikapi persoalan gender di Bengkulu ini," tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00