Kembali, Hutang Pemprov Bengkulu Kembali Disorot

KBRN, Bengkulu : Persoalan hutang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu pada rekanan atau pihak ketiga yang dibahas dalam Raperda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 mendapatkan sorotan DPRD Provinsi Bengkulu.

Apalagi hutang tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemprov untuk menyelesaikannya.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Sujono menyatakan, hutang tersebut mau tidak mau harus diselesaikan. Seperti pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan (TPHP) Provinsi yang terdapat hutang pada rekanan sekitar Rp. 12 miliar. Dimana hutang yang dimaksud terjadi pada 3 item kegiatan, diantaranya pengadaan kendaraan dinas (kendis) roda dua untuk para penyuluh.

“Bagaimanapun hutang itu harus diselesaikan, kasihan juga rekanannya dan yang paling memungkinkan untuk penganggarannya pada APBD Perubahan tahun ini. Begitu juga hutang pada OPD lainnya, diketahui yang paling besar itu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi," kata politisi PKS ini pada Senin, (13/7/2020).

Senada dengan itu, Anggota Komisi II DPRD Provinsi lainnya, Faisal Mardianto.

Disebutkan, sebenarnya memang sangat disayangkan masih terhutangnya sejumlah kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada rekanan. Dimana hal itu dinilai menunjukan kurang baiknya manajemen atau pengelolaan keuangan oleh pihak eksekutif (Pemerintah Provinsi). Apalagi hutang itu bukan hanya terjadi pada APBD anggaran tahun lalu, tetapi juga tahun sebelumnya.

“Jika kondisi ini terus terjadi, kapan APBD bisa sejahtera. Bagaimana mau sejahtera, jika pengelolaan keuangannya sepeti gali lobang tutup lobang. Kita berharap kondisi seperti ini dapat dievaluasi, sehingga kembali terhutangnya sejumlah kegiatan tidak lagi terjadi," pungkas Faisal singkat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00