Tak Dihadiri Sekdaprov, Pembahasan Pertanggung-jawaban APBD Tahun 2019 Ditunda

KBRN, Bengkulu : Pembahasan Laporan Pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu, tahun anggaran 2019 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pada Jumat, (10/7/2020) sore terpaksa ditunda.   

Penundaan tersebut lantaran tanpa dihadiri Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri selaku Ketua TAPD Provinsi.

Selain itu juga karena beberapa bahan data yang sebelumnya diminta oleh DPRD Provinsi Bengkulu, seperti rincian bahan data Silpa tidak dibawa dalam forum rapat.

“Karena dua alasan itu, kita (DPRD,red) minta rapat ditunda dulu sampai pihak eksekutif melalui TAPD mempersiapkan bahan data yang diminta, dan rapat nanti juga harus dihadiri oleh Sekdaprov secara langsung. Jika kembali tidak ada, rapat dipastikan akan ditunda,” ungkap Anggota Banggar DPRD Provinsi, Edwar Samsi, dalam keterangannya kepada wartawan.  

Menurut Edwar, mengenai bahan data terkait Silpa itu harus disediakan oleh pihak eksekutif. Mengingat penafsiran data Silpa yang masih belum sama sesama anggota DPRD Provinsi. Sehingga dari rincian data besaran pendapatan  dengan realisasinya, akan diketahui dana silpa yang sesungguhnya.

Begitu juga untuk sisa anggaran dilihat dari berapa besaran pagu anggaran dengan realisasi.

“Ini Perda yang dibahas, jadi tidak bisa dibahas terkesan begitu mudahnya. Kita tunggu keseriusan pihak eksekutif melengkapi data yang diminta, baru dilanjutkan kembali pembahasan nanti,” ucap politisi PDIP ini dengan nada sedikit kesal.

Lebih lanjut soal perbedaan dalam penafsiran dana Silpa dikalangan wakil rakyat provinsi sendiri, Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi ini menjelaskan, sampai saat ini lembaga legislatif masih berpedoman pada pidato Gubernur yang dibacakan Wakil Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah saat paripurna beberapa waktu lalu.

Hanya saja memang para anggota dewan mendapatkan informasi soal Silpa dari mitra kerja masing-masing komisi-komisi juga berbeda-beda. Sehingga hal demikian kata Edwar, alasan pihak legislatif untuk meminta bahan data lengkap soal Silpa tahun anggaran lalu tersebut dari TAPD Provinsi.

“Ingat, rapat seperti ini harus serius dan kelembagaan wakil rakyat kali ini berbeda dari sebelum-sebelumnya yang diduga diberikan penjelasan tanpa data. Apalagi ini menyangkut pertanggung jawaban keuangan rakyat. Artinya uang Rp.1 pun harus dipertanggung jawabkan. Kemudian juga untuk lanjutan rapat ini juga harus dijadwalkan ulang oleh Badan Musyawarah (Banmus),” tutup Anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Kepahiang ini.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00