Hadapi New Normal, Bengkulu Tunggu Arahan Pusat

BENGKULU, KBRN: Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyatakan Pemprov Bengkulu masih menunggu kebijakan resmi pemerintah pusat terkait kebijakan baru dalam menjalankan sejumlah pelayanan publik seiring dengan kebijakan new normal. Misalnya di bidang pendidikan dan birokrasi pemerintahan.

"Kalau untuk kebijakan new normal kita masih menunggu arahan secara nasional bagaimana kebijakan Gugus Tugas Covid-19 Pusat. Kita nanti menyesuaikan dengan kondisi provinsi, kabupaten/kota," jelas Rohidin, Senin malam (25/05).

"Setiap kebijakan yang sifatnya menyeluruh, mobiliasasi masyarakat termasuk aspek-aspek ekonomi, kita tidak berdiri sendiri. Semua harus terkoordinasi secara nasional," ujarnya di sela agenda peninjauan posko gugus tugas Covid-19 di Kota Bengkulu bersama Kapolda dan Kajati Bengkulu.

Terkait dengan persiapan menghadapi perubahan dalam menghadapi wabah Covid-19, Gubernur menyatakan ada tiga target yang akan dilaksanakan Gugus Tugas Covid-19 Bengkulu.

Pertama, memastikan semua Pemkab/Pemkot sudah menganggarkan dan mendistribusikan bantuan masker kepada seluruh warganya. Karena setelah itu tim terpadu akan menggelar razia. Kedua, Pemkab/Pemkot termasuk Pemprov harus memastikan anggaran untuk mengadakan rapid tes dari dana refocusing. Jumlahnya adalah minimal tiga persen dari jumlah penduduk.

"Jadi misalnya jumlah penduduknya 100 ribu, maka minimal rapid tesnya bagi 3 ribu orang," jelas Rohidin. "Pemprov juga akan melakukan hal yang sama," tambahnya.

Ketiga, terkait perawatan atau penanganan pasien dan kasus Covid-19. Menurut Rohidin, bagi pasien dengan status isolasi mandiri atau ODP dengan gejala ringan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemkab/Pemkot.

"Jadi pastikan betul bupati dan walikota untuk menyiapkan ruang isolasi mandiri yang cukup kalau ada kondisi-kondisi itu," imbuh Rohidin.

Sementara pasien yang sudah terkonfirmasi positif dengan gejala sedang dan berat agar dipastikan menjadi tanggung jawab Pemprov. "Kita akan rawat di RSUD M Yunus karena itu adalah pusat terpadu pelayanan Covid-19. Anggaran dari Pemprov," katanya.

Ketiga hal tersebut, kata Rohidin, akan disampaikan secara resmi ke Pemkab/Pemkot melalui Gugus Tugas masing-masing. "Ini harus kita kerjakan bersama-sama dan akan kita surati gugus tugas masing-masing," katanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00