Kelola Pantai Panjang, Pemprov bersama Pemkot Bengkulu Diminta Duduk Bersama

KBRN, Bengkulu : Dalam pengelolaan kawasan Pantai Panjang, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu agar tidak saling berembut alih, tetapi agar dapat melakukan duduk satu meja membahas solusi terbaiknya.

“Ketika saya menjabat Wakil Walikota dan Walikota Bengkulu dulu yang ikut dalam mengalih fungsikan kawasan Pantai Panjang ketika itu berstatus lindung ke fungsi penggunaan terbatas, agar dapat benar-benar menjadikan pantai panjang sebagai salah satu objek wisata berbasis ekonomi dan pariwisata, dengan dikelola satu kesatuan oleh Pemprov bersama Pemkot. Sehingga tidak ada baik Pemprov maupun Pemkot berebut, tapi yang ada bersama-sama mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memaksimalkan dalam pengelolaannya,” ungkap Anggota DPD RI dari daerah pemilihan (dapil) Bengkulu yang juga mantan Wakil Walikota dan Walikota Bengkulu, Ahmad Kanedi, kepada Radio Republik Indonesia (RRI) Bengkulu.

Dikatakan Kanedi, karena kawasan pantai panjang merupakan aset dan potensi, sangat disayangkan terjadi jika memang antara Pemprov dan Pemkot justru berebut dalam pengelolaannya. Padahal seharusnya tidak pernah dan jangan sampai terjadi. Mengingat jika benar terjadi, justru hasilnya tidak akan baik.

“Sebaiknya antara Pemprov dan Pemkot itu berbagi tugas dan kewajiban serta tanggung jawab dalam memaksimalkan, supaya berfungsi sebagai pusat pariwisata,” sesalnya, Jumat, (24/1/2020).

Selain itu Senator Kanedi menyarakan kepada semua pihak terkait, tidak perlu melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Daerah, tetapi cukup dengan membentuk satuan tugas (satgas). Misalnya dari segi keamanan agar membuat satgas hulu balang. Apalagi ketika ia menjabat sebagai Walikota dulu, pernah melakukan pelatihan terhadap satgas hulu balang dimaksud dan jika ingin memanfaatkannya kembali bisa berhubungan dengan lembaga adat Bengkulu.

Begitu juga dengan soal kebersihannya, agar dibuat masyarakat pariwisata yang khusus mengelola kebersihannya, sehingga nantinya ada retribusi dan lain sebagainya.

“Saya rasa pembentukan satgas hulu balang untuk pengamanan kawasan pantai sangat bagus, karena ada nuansa adatnya. Termasuk juga dihidupkan kembali forum pedagang pantai, sehingga dalam pengelolaannya lebih jelas lagi dalam rangka menuju industri pariwisata. Jadi tidak perlu melibatkn OPD dan juga satpol Pamong Praja (PP) yang sudah jelas tupoksinya,” papar pria yang akrab disapa bang Ken ini.

Lebih jauh mengenai siapa yang berhak mengelola kawasan pantai panjang, lagi-lagi Kanedi meminta jangan lagi untuk diperdebatkan, karena itu milik negara di Provinsi yang ada di Kota Bengkulu. Sehingga baiknya Pemprov bersama Pemkot mengelola secara bersama-sama, sesuai dengan peran masing-masing.

“Saya minta jangan lagi diperdebatkan soal pengelolaan, tapi carilah formulasi yang tepat secara bersama-sama,” tutup Kanedi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00