Pembebasan Lahan Jalan Tol Bengkulu-Lubuk Linggau, DPRD Provinsi Minta Manusiawi

KBRN, Bengkulu : Adanya goncang ganji ganti untung lahan warga yang terkena imbas rencana pembangunan jalan tol Bengkulu menuju Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan jika sebesar Rp. 28 ribu permeter persegi, dinilai tidak manusiawi.

Bahkan apabila benar sinyalemen yang berkembang dari mulut ke mulut dari masyarakat dengan lahannya terkena imbas pembangunan jalan tol tersebut, disebutkan bukan ganti untung, tapi ganti rugi.

"Bagaimana tidak dinamakan ganti rugi, karena nilai yang ditawarkan untuk mengganti lahan warga yang terkena imbas rencana pembangunan jalantol itu, jauh dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)," ungkap Ketua Komisi III DPRD Provinsi BengkuluSumardi,kepada sejumlah wartawan di Bengkulu.

Sumardi menyebutkan nilai ganti rugi yang masuk akal, dengan kisaran antara Rp 68 ribu hingga Rp 85 ribu per meter, meski yang ditawarkan tidak juga bisa dipaksakan, mengingat anggaran ganti untungnya bersumber dari APBN melalui Kementerian PUPR RI.

Hanya saja diakui, banyak dampak yang ditimbulkan pada warga disaat lahannya terkena imbas dari rencana pembangunan jalan tol, seperti dampak sosial, ekonomi, dan juga psikologis.

"Dari segi ekonomi misalnya, di lahan itu terdapat tanaman karet dan kelapa sawityang selama ini merupakan sumber pendapatan keseharian bagi warga. Semestinya hal tersebut menjadi pertimbangan agar ganti untung lebih manusiawi,” imbuh politisiGolkar ini, Selasa (14/1/2020).

Selain itu dijelaskan Anggota DPRD Provinsi dari Dapil Kota Bengkulu ini, sebenarnya ganti untung lahan dalam wilayahProvinsi ini, masih terbilang murah. Apalagi nilainya juga tidak sampai berjuta-juta, jika dibandingkan dengan daerah lain.

"Jadi harus manusiawi dalam memberikan tawaran pada warga. Kita berharap jangan ada pemaksaan terkait nilai ganti rugi yang dimaksud, sebab kini bukan zamannya orde baru," katanya.

Lebih lanjut ditambahkan, di saat nilainya tetap Rp.28 ribu per meterpersegi, dikawatirkan bisa menimbulkan permasalahan dibelakang hari. Bahkan bisa saja pembangunan jalan tol sudah dilakukan ground breaking oleh Presiden RI, namun malah tidak berlanjut pelaksanaannya, karena warga tidak menerima nilai ganti ruginya.

"Diminta sebelum pembangunan jalan tol direalisasikan, ganti rugi lahan warga ini harus benar-benar diselesaikan dulu," tutup Sumardi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00