Baru 26 Rekomendasi, Pemprov Diminta Serius Tindaklanjuti Temuan BPK Tahun 2021

KBRN, Bengkulu : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu didorong untuk lebih serius dalam menindaklanjuti temuan BPK RI.

Terlebih tindaklanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan keuangan dalam APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021, baru mencapai 38 persen atau baru 26 rekomendasi.

Pernyataan itu diungkapkan Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, MM dalam keterangannya.

Menurutnya, berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap pengelolaan keuangan APBD Provinsi Bengkulu tahun 2021 lalu, terdapat 53 temuan yang tersebar pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov.

Dari total 53 temuan itu, BPK RI memberikan 68 rekomendasi. Hanya saja sampai dengan saat ini baru 26 rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti atau mencapai 38 persen.

“Masih ada 42 rekomendasi lagi belum selesai atau belum ditindaklanjuti. Kita (DPRD,red) dorong Pemprov agar segera menindaklanjutinya," kata Sumardi pada Sabtu, (2/7/2022).

Ditanya apa saja rekomendasi, Sumardi menyampaikan, ada tertib administrasi bidang aset, pengembalian kelebihan pembayaran, dan lainnya. Oleh karena itu pihaknya berharap sekaligus mendorong agar Pemprov dapat serius menindaklanjuti temuan tersebut.

Mengingat dalam menindaklanjuti temuan tersebut, hanya diberikan waktu 60 hari sejak LHP BPK diterima.

Disisi lain berkaitan dengan pembahasan Raperda, ia menambahkan, pihaknya lebih menekankan pada SILPA yang kisarannya sebesar Rp 273,98 miliar.

"Dari total itu memang tidak semuanya bisa digunakan dalam APBD Perubahan nanti. Karena sudah jelas peruntukkannya, seperti dana BOS, Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu, dan Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar