Pembangunan Jalan Provinsi di Gunung Payung, Dinas PUPR Konsultasi Dengan Kejati

KBRN, Bengkulu : Pembangunan ruas jalan Provinsi di Desa Gunung Payung Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara, yang saat ini kondisinya rusak oleh perusahaan pertambangan, tidak serta merta bisa diperbaiki.

Termasuk pembangunan ruas jalan provinsi pengganti, meskipun dari perusahaan tepatnya PT Injatama dikabarkan telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan dimaksud.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, ST mengatakan, pihaknya sudah pernah turun meninjau ruas jalan, baik yang ditambang perusahaan ataupun penggantinya.

Bahkan perencanaannya juga tengah berproses. Tapi dipastikan realisasi pembangunannya tidak bisa langsung dilakukan begitu saja.Mengingat, untuk pergantian ruas jalan tersebut ada proses atau mekanisme hibah yang harus dilalui.

"Tahapan proses hibah inilah yang belum rampung. Mengingat ruas jalan itu merupakan aset provinsi, tentu saja dalam proses hibah ada aturannya. Kewenangan proses hibah itu di BPKD, dan juga diketahui pihak lain seperti DPRD Provinsi Bengkulu," kata Tejo pada Senin, (23/5/2022).

Selain itu lanjutnya, karena persoalan ini sudah menjadi atensi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Bengkulu, tentu saja pihaknya harus tetap konsultasi dan koordinasi dengan Kejati.

Mengingat jangan sampai nantinya ketika langsung, malah menimbulkan permasalahan dibelakang hari. Sementara itu juga di ketahui ada proses tukarguling jalan tersebut.

"Terkait persoalan jalan itu sejauh ini diketahui memiliki dua alterantif. Diantaranya memperbaiki jalan yang lama, atau membangun jalan pengganti. Alternatif ini juga kita konsultasikan dengan Kejati. Maka dari itu kita juga belum bisa memastikan untuk pembangunannya, karena masih ada tahapan yang harus dilalui," terangnya.

Disamping itu ditambahkan, dalam pembangunan Gubernur juga berpesan agar proses hibahnya dirampungkan terlebih dahulu. Lalu dengan pembangunan jalan itu, tetap harus ada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dari perusahaan.

"Sampai sekarang AMDAL yang dimaksud belum ada. Jadi kita tunggu dulu proses perencanaannya," tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar