OPD Pemprov Bengkulu Dituntut Selesaikan Temuan dalam 60 Hari Kedepan

Sekda Hamka Sabri

KBRN, Bengkulu : Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tahun anggaran 2021 menghasilkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun dalam pemeriksaan tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah atas beberapa temuan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari setelah diserahkan.

Sekretaris Daerah Pemprov Bengkulu Hamka Sabri menyampaikan, penyelesaian temuan BPK RI atas LKPD tahun 2021 pada organisasi perangkat daerah (OPD) ini harus segera dilakukan supaya tidak terjadi persoalan yang berlarut hingga ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum (APH).

“Walaupun kami mempertahankan WTP, masih banyak catatan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Kami minta setiap OPD yang memiliki temuan untuk menyelesaikan maksimum waktu 60 hari,” katanya, Minggu (22/5/2022).

Sekda menyebutkan, pihaknya akan memaksimalkan waktu selama 60 hari dalam penyelesaian temuan BPK tersebut.

“Dalam beberapa hari kedepan kami akan melakukan panggilan dan melakukan rapat dengan OPD yang terdapat temuan, baik administrasi maupun keuangan. Kami pelajari dulu rekomendasi BPK dan kemudian kami panggil OPD bersangkutan,” singkatnya.

Adapun temuan BPK RI terhadap LKPD tahun anggaran 2021 Pemerintah Provinsi Bengkulu antara lain, pengelolaan kas belum memadai permasalahan tersebut antara lain masih terdapat bendahara pengeluaran yang menyimpan uang tunai pada brankas dengan nominal melebihi ketentuan dan terdapat 236 rekening pada Bank Bengkulu yang tidak memiliki dasar hukum.

Kemudian, pengelolaan persediaan belum memadai. Permasalahan ini antara lain, penatausahaan atas persediaan rusak/kadaluarsa belum memadai, bukti masuk dan keluar barang dan/atau kartu persediaan belum seluruhnya tersedia, terdapat persediaan yang belum dilaporkan dalam saldo persediaan pada neraca per 31 desember 2021 dan tempat penyimpanan persediaan tidak memadai.

Selanjutnya, pelaksanaan belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan antara lain berupa realisasi belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan, pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak memadai serta terdapat pengeluaran belanja tidak sesuai ketentuan serta kurang volume pekerjaan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.

Lainnya adalah pelaksanaan belanja modal pada beberapa kontrak tidak sesuai ketentuan. Permasalahan tersebut antara lain berupa kurang volume dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kontrak pekerjaan gedung dan bangunan serta jalan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar