Jalan Rusak Akibat Aktivitas Tambang, APBB: Tanggung jawab Perusahaan

BENGKULU, KBRN: Ketua Asosiasi Perusahaan Batubara Provinsi Bengkulu (APBB), Sutarman mengatakan, kerusakan jalan akibat aktivitas pertambangan memang menjadi tanggung jawab perusahaan. Sebab jalan raya yang dibangun oleh negara atau pemerintah daerah ditujukan untuk kepentingan sosial.

Hal itu disampaikan Sutarman kepada RRI menanggapi pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Heri Jerman yang mengancam akan mempidakan salah satu perusahaan tambang batubara di wilayah Bengkulu Utara jika tak memenuhi janjinya mengganti jalan provinsi yang rusak karena aktivitas pertambangannya.

Meski demikian, dengan alasan etika, Sutarman enggan menanggapi lebih jauh terkait perkembangan janji perusahaan yang dimaksud. Sutarman menegaskan, hal itu adalah urusan internal perusahaan terkait.

Sutarman mengakui, sebagai ketua APBB, ia memang pernah diundang dalam rapat koordinasi terkait persoalan jalan tersebut. Hanya saja, apa hasil koordinasi dan apa yang menjadi komitmen para pihak, yakni antara perusahaan dan pihak Pemprov Bengkulu, Sutarman mengaku tak punya kapasitas menyampaikannya.

"Yang jelas antara perusahaan dan Pemprov sudah berkorespondensi sejak sebelum 2019. Setelah 2019, saya tidak mengetahui bagaimana perkembangannya. Kalau merujuk kepada pernyataan Pak Kajati, saya menduga persoalannya belum selesai. Apakah ganti rugi atau apa, saya sudah tidak monitor sejak 2019. Saya mis informasi soal itu," ujar Sutarman, Rabu (18/5).

Di sisi lain, Sutarman memberikan penjelasan terkait jalan rusak yang dituding sebagai tanggungjawab perusahaan pertambangan secara umum. Ia mengatakan, aturan main soal angkutan jalan bukan pada perkara komoditas, melainkan soal beban atau bobot muatan.

"Mau batubara, batubata, kerikil, terigu atau emas, tak masalah. Sebab yang diatur di UU Lalu Lintas itu sebenarnya adalah beban muatan dan jenis angkutannya. Bukan jenis komoditasnya. Kalau persepsinya komoditas, kami menilai menyalahkan kerusakan kepada perusahaan tambang itu diskriminatif," katanya.

Dikatakan Sutarman, dari keterangan dinas terkait, di Provinsi Bengkulu sendiri hanya ada dua kelas jalan, yakni kelas satu dan tiga. Jalan kelas satu itu meliputi Jalan Simpang Nakau ke arah Lubuk Linggau. Diluar itu adalah kelas tiga.

Menurut dia, jika menyangkut beban muatan maka yang keberatan atau protes bukan perusahaan pertambangan, melainkan pengusaha angkutan dan sopir. Sebab dengan ketentuan beban maksimal 8 ton, maka secara ekonomis tidak menguntungkan bagi pemilik angkutan dan sopir.

"Kalau kami pemilik usaha tambang, dasar perhitungannya adalah per km per ton. Jadi kalau mau mengacu ke peraturan daerah, yang protes itu bukan kami tapi pemilik angkutan dan sopir. Sebab perhitungan 8 ton itu kan muatan dan mobilnya. Jadi, paling banter muatannya hanya 5 ton. Itu tak ekonomis lagi bagi pemilik angkutan," beber Sutarman.

Karena itu, tandas Sutarman, yang menjadi sorotan Kajati Bengkulu sebenarnya adalah persoalan jalan provinsi yang rusak oleh aktivitas sebuah perusahaan di Bengkulu Utara. Bukan jalan raya secara umum. 

Ia mengakui, memang ada cerita bahwa ada jalan provinsi di Bengkulu Utara masuk dalam wilayah usaha perusahaan tambang yang digali oleh perusahaan karena ada potensi batubara. "Jadi blok ini lah yang jadi sorotan. Nah, apakah sudah ada ganti rugi atau belum, itu yang kami tidak tahu. Kalau diberi waktu dua bulan, sepertinya sudah ada kesepahaman antara perusahaan dengan pemerintah daerah. Tapi itu adalah ranah perusahaan tersebut," katanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar