Perjalanan Dinas DPRD, Sumardi : Tidak Ada Kerugian Keuangan Daerah

KBRN, Bengkulu : Adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu terkait perjalanan dinas Anggota DPRD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2020 lalu, tidak merugikan keuangan negara.

Terlebih hasil rekomendasi sebanyak 1.241 Perjalanan Dinas keluar kota, dengan menghabiskan anggaran APBD hingga Rp. 28.985.483.473 miliar tersebut, juga sudah ekspose pihak BPK dan anggaran itu telah dievaluasi oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sisa refocusing dana untuk Covid 19.

Pernyataan itu diungkapkan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumardi dalam keterangannya.

Menurut Sumardi, jika mengacu pada jumlah Anggota DPRD Provinsi sebanyak 45 orang, dengan 6 alat kelengkapan dewan (AKD), 4 unsur pimpiann dan tugas-tugas Panitai Khusus (Pansus), semuanya tertuang dalam 1.241 perjalanan dinas.

Artinya, apabila dikalkulasikan, 1 anggota dewan hanya melakukan perjalanan dinas sekitar 27 kali dalam setahun, atau rata-rata kurang 2 kali selama sebulan.

“Itu dinilai sangar wajar dan tidak fantastis. Tapi jika masalah pembebanan, tidak ada sesuatu yang tidak membebani, dan hal tersebut juga bagian kinerja lembaga. Belum lagi sepengetahuan kita, 60 persen perjalanan dinas itu dilakukan dalam daerah, tepatnya memantau pelaksanaan penanggulangan Covid 19, khususnya di wilayah perbatasan, termasuk membantu OPD dalam penyaluran Alat Pelindung Diri (APD) dan bantuan sosial (bansos),” ujar Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu pada Senin, (24/1/2022).

Ditanya penggunaan dana penginapan 30 persen, lanjut politisi Golkar ini, hal tersebut sesuai ketentuan berlaku yakni Peraturan Gubernur (Pergub), ketika tidak menggunakan fasilitas hotel, masing-masing anggota DPRD Provinsi hanya bisa mengajukan pencairan 30 persen dari total anggarannya.

Sebaliknya ketika dibandingkan dengan menggunakan fasilitas hotel, maka 100 persen anggaran dipergunakan.

“Dari itu terjadi penghematan sekitar 70 persen. Bahkan tidak menggunakan fasilitas hotel saat anggota DPRD Provinsi Bengkulu melakukan perjalanan dinas, termasuk salah satu upaya efisiensi anggaran, terutama di tengah pandemi Covid-19 melanda,” kata Sumardi.

Lebih lanjut anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan (dapil) Kota Bengkulu ini menambahkan, dengan penggunaan dana penginapan 30 persen, juga tidak perlu adanya surat pernyataan dari pribadi anggota dewan. Pasalnya hal tersebut akan menjadi bohong. Apalagi tidak mungkin setiap anggota dewan memiliki keluarga di daerah yang di tuju Dinas Luar (DL) ada keluarga, family ataupun kerabatnya.

“Kita ini mengacu pada aturan berlaku saja. Terlebih ketika ada pendapat yang berbeda, tentu diambil yang sosialogis,” pungkas Sumardi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar