Dualisme Diputuskan MA, Dekopin Bengkulu Segera Konsolidasi

KBRN, Bengkulu : Dengan adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi putusan PTUN Jakarta No 160/G/2020/PTUN.JKT yang disampaikan kepengurusan Dekopin tingkat pusat, H.A.M. Nurdin Halid, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Provinsi Bengkulu segera melakukan konsolidasi, baik secara internal ataupun pada pemerintah daerah.

Ketua Dekopin Provinsi Bengkulu, Suimi Fales mengatakan, diketahui bersama, dualisme kepemimpinan Dekopin tingkat pusat berakhir di MA. Tapi sesuai putusan MA dengan nomor register 487 K/TUN/2021 dan tanggal distribusi 01 November 2021, hakim MA menolak permohonan kasasi yang disampaikan kepengurusan Dekopin kubu Nurdin Halid.

Dengan itu, lanjut pria yang akrab disapa Wan Sui ini, termohon dalam perkara itu yakni Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, serta Dr. Sri Untari Bisowarno, M.Ap selaku Ketum Dekopin masa bhakti 2019-2024, secara legal standing kepengurusan Ibu Sri Untari sah.

"Atas putusan yang sudah inkrah tersebut dan sesuai dengan intruksi dari Beliau (Sri Untari, red), kita selaku Dekopin di daerah untuk segera melakukan konsolidasi. Baik secara internal, atau dengan Pemda. Kitapun mengajak Dekopin kubu Nurdin Halid khususnya di Provinsi Bengkulu untuk bersama-sama membesarkan pengkoperasian di Bengkulu ini," kata Wan Sui pada Selasa, (7/12/2021).

Lebih jauh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu ini berharap, kedepannya Dekopin melalui sektor pengkoperasian bisa membantu pemerintah dalam membangun daerah, terutama dari sisi pemulihan ekonomi daerah. Mengingat sama-sama di ketahui ekonomi masyarakat terpuruk akibat pandemi.

"Melalui sektor koperasi, kita bisa berperan kembali menumbuhkan geliat ekonomi daerah," tukas Wan Sui.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar