MoU Pemprov dan Kemenaker, BLK Bengkulu akan Latih Ribuan Angkatan Kerja

KBRN, Jakarta : Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler, S.Ip, M.Ap menyebut Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Bengkulu tengah bersiap untuk melatih ribuan angkatan kerja, setelah pengelolaan balai tersebut resmi diambil alih Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.

Peralihan pengelolaan tersebut ditandai dengan ditekennya nota kesepahaman atau memorandum of understanding (Mou) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dan Kemenaker RI pada Rabu, (1/12/2021), di Jakarta.

Menurut Dempo, dengan peralihan tersebut maka seluruh aset BLK Provinsi Bengkulu yang berada di Jalan Merapi, Kelurahan Panorama, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu akan dikelola Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga statusnya berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP).

"Kita optimis proses transformasi BLK ini menjadi UPTP akan memberikan dampak yang luar biasa positif terhadap penyiapan angkatan kerja kita, terutama bagi generasi muda dan kita optimis kedepan BLK ini bisa melatih ribuan angkatan kerja," kata Dempo.

Selama ini lanjut Dempo, kinerja BLK Provinsi Bengkulu kurang maksimal. Ditambah selama tiga tahun terakhir tidak ada anggaran yang dialokasikan Pemprov Bengkulu ke BLK tersebut. Padahal keberadaan BLK itu, sangat strategis.

"Dengan perubahan status menjadi UPTP, peran BLK tersebut akan semakin dirasakan masyarakat, terutama dalam rangka mempersiapkan angkatan kerja terkhususnya bagi generasi muda agar memiliki daya saing, kreatif, inovatif, dan memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan zaman," terangnya.

Politisi PAN ini menyampaikan, mulai Januari 2022 mendatang Kementerian Ketenagakerjaan akan memulai proses pembangunan UPTP BLK, yaitu pembangunan dan renovasi gedung kantor dan pelatihan, pembangunan asrama, workshop serta pemenuhan perlengkapan pelatihan.

"Nilainya menurut Pak Dirjen tadi bisa mencapai Rp300 hingga Rp500 miliar yang akan dibangun bertahap mulai tahun 2022 hingga 2024. Alhamdulillah ini patut kita syukuri karena tidak semua provinsi bisa mendapatkannya," jelas Dempo.

Selain itu ia menambahkan, upaya mendorong percepatan transformasi BLK Bengkulu tersebut, hingga akhirnya beralih status menjadi UPTP, merupakan perjuangan yang panjang dan tidak mudah.

Dimana perjuangan itu bermula saat Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu pada akhir tahun 2019 lalu, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Ketenagakerjaan terkait kurang maksimalnya kinerja BLK Bengkulu.

Dari hasil pertemuan itulah kemudian Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu memanggil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu untuk mempersiapkan segala kebutuhan dan persyaratan peralihan BLK.

"Jika mengandalkan dan berharap pada APBD Provinsi Bengkulu, sudah tiga tahun terakhir tidak ada anggaran yang dialokasikan oleh Pemprov untuk BLK," tutup Dempo.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar