Terkendala Regulasi dan Masa Kerja Pansus Berakhir, Raperda RTRW Belum Rampung

KBRN, Bengkulu : Terhitung sejak 20 September 2020 lalu, masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu sudah berakhir, namun Peraturan Daerah (Perda)-nya masih juga belum rampung.

Belum rampungnya pembahasan karena masih terhalang beberapa penyesuaian regulasi, terutama dari Kementrian terkait.

Pernyataan itu diungkapkan Ketua Pansus Raperda RTRW, Jonaidi SP, dalam keterangannya.

“Kita sudah melaporkan dalam paripurna DPRD Provinsi, bahwa masa kerja Pansus sudah berakhir. Tapi masih banyak yang menghalangi rancangan Raperda RTRW ini. Salah satu yang terbaru, yakni diperlukannya persetujuan dari pihak Kementerian Kelautan," jelas Politisi Gerindra ini pada Selasa, (19/10/2021).

Dikatakan Jonaidi, pada April 2021 lalu, sebenarnya Raperda RTRW sudah memasuki tahapan pandanga akhir fraksi, namun dalam paripurna, Fraksi-fraksi sepakat untuk menunda dulu. Mengingat adanya anulir dari munculnya Undang-Undang Cipta Karya terhadap Raperda tersebutl, sehingga perlu beberapa perbaikan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut.

"Ketika itu sudah selesai, muncul lagi masalah saat ini harus ada persetujuan dari Kementerian Kelautan itu, sehingga dari pihak Pemda perlu kembali melakukan perbaikan," ujarnya.

Lebih lanjut ia meminta, Gubernur harus bergerak cepat jika ingin Raperda RTRW ini segera diselesaikan. Apalagi mengingat program pembangunan yang akan dilaksanakan akan terancam tidak dapat diselesaikan jika Perda RTRW ini belum juga disahkan.

"Kita minta saat ini Pemprov agar dapat fokus dan serius untuk menjalin komunikasi dengan kementrian dan lembaga yang ada di Jakarta. Termask juga yang berkaitan langsung dengan mendukung segala kegiatan OPD yang berkaitan untuk merampunkan pekerjaan ini," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00