Soal Lahan Warga Transmigran, DPRD Provinsi Minta Pemda Berikan Solusi

KBRN, Bengkulu : anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, H. Sujono, SP, M.Si, meminta, Pemerintah Daerah (Pemda) baik tingkat Provinsi ataupun Kabupaten di Provinsi Bengkulu, agar dapat memberikan solusi terbaik, terkait masalah lahan garapan dan persawahan bagi warga transmigrasi di Kabupaten Bengkulu Utara.

Terlebih diketahui, warga transmigran itu memiliki sertifikat lahan garapan dan persawahan, tapi mereka tidak bisa menguasai.

Kondisi tersebut dialami warga transmigrasi desa Air Baus I dan Air Banai Kabupaten Bengkulu Utara, yang sejak menjadi warga transmigrasi, hanya memiliki tanah perkarangan.

Dengan itu diakui Sujono, persoalan tersebut sangat ironis sekali, sehingga harapkan Pemda harus hadir dan memberikan solusi. Misalnya dicarikan pengganti, dan pengganti yang dimaksud tidak mesti berupa lahan.

"Terkait masalah lahan itu sudah sampai ke pengadilan. Bahkan hingga ke Mahkamah Agung. Kalau MA, memutuskan jika warga transmigrasi itu salah gugat. Harusnya yang digugat warga yang menguasai lahan, bukannya institusi terkait. Tetapi karena warga transmigrasi tidak mau, karena lebih baik menghindari konflik horizontal. Mengingat yang digugat tersebut, merupakan warga setempat yang lebih dulu bermukim di desa," terangnya pada Kamis, (14/10/2021).

Lebih lanjut politisi PKS ini menyampaikan, warga transmigrasi yang tidak memiliki lahan garapan dan persawahan di 2 desa itu, berkisar 200 Kepala Keluarga (KK).

Sedangkan asal mereka dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, masuk ke Provinsi Bengkulu dan mendiami kedua desa itu sejak tahun 1976.

Untuk itu lagi-lagi diminta, Pemda harus memberikan solusi terbaiknya.

“Kasian kita kepada masyarakat transmigrasi. Apalagi untuk bisa bertahan hidup, sekarang mereka (warga trans,red) bekerja dilahan orang lain," demikian Sujono

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00